Pasar sering kali dianggap sebagai medan pertempuran bebas di mana yang terkuat mendominasi. Namun, dalam perspektif Islam, pasar bukan sekadar tempat pertukaran barang, melainkan ruang interaksi moral yang harus mencerminkan prinsip keadilan (al-adalah). Ketika harga kebutuhan pokok melonjak tajam akibat ulah spekulan, muncul pertanyaan mendasar: kapan pemerintah boleh melakukan intervensi tanpa merusak mekanisme pasar yang sehat?
Fenomena ini bukan sekadar teori. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berulang kali menghadapi lonjakan harga pangan akibat distribusi yang terganggu, spekulasi pasar, hingga dugaan praktik penimbunan barang. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak ketika kebutuhan pokok tidak lagi terjangkau. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar yang dibiarkan tanpa pengawasan moral dapat melahirkan ketimpangan yang merugikan banyak orang.
Analisis Struktur Pasar dan Distorsi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam ekonomi modern, kita mengenal “kegagalan pasar” akibat informasi yang asimetris—di mana pedagang memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pembeli. Dalam Islam, ketidakseimbangan ini dikategorikan sebagai bentuk kezaliman. Praktik seperti ihtikar (penimbunan) bukan sekadar taktik bisnis, melainkan distorsi struktural yang memaksa harga naik secara artifisial. Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa kali mencatat kelompok makanan sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, kenaikan harga tidak selalu disebabkan kelangkaan alami, tetapi juga dipengaruhi distribusi yang tidak sehat dan permainan pasar oleh pihak tertentu. Inilah mengapa Islam mewajibkan transparansi penuh (kasyful-aib) agar keadilan harga dapat terjaga secara alami tanpa manipulasi..
Pada akhirnya, ekonomi Islam tidak memandang pasar sebagai entitas yang bisa berjalan sendiri tanpa kompas moral. Keadilan harga bukanlah sekadar angka statistik, melainkan manifestasi dari prinsip tawazun (keseimbangan) yang melindungi hak setiap individu dari eksploitasi. Dengan memadukan ketegasan pengawasan Hisbah dan kesadaran moral setiap pelaku usaha, kitat tidak hanya menciptakan pasar yang efisien, tetapi juga pasar yang membawa berkah bagi kemanusiaan secara luas.
Relevansi Lembaga Al-Hisbah sebagai Pengawas
Sejarah ekonomi Islam memiliki instrumen luar biasa yang disebut Al-Hisbah. Petugas Muhtasib bukan sekadar penegak aturan, melainkan pengawas pasar yang memastikan tidak ada timbangan yang dikurangi, tidak ada produk haram, dan tidak ada praktik kartel. Di era digital saat ini, fungsi Hisbah dapat bertransformasi menjadi sistem pengawasan berbasis data (big data) yang mampu mendeteksi kenaikan harga tidak wajar secara real-time sebelum inflasi pangan merugikan masyarakat luas.
Batas Intervensi dant Maqashid Syariah
Islam memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan tas’ir (penetapan harga) hanya dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa masyarakat. Namun, intervensi ini harus memenuhi syarat berikut:
• Preventif: Fokus pada perbaikan rantai pasok agar suplai tetap lancar, bukan sekadar mematok harga secara paksa.
• Proporsional: Intervensi harus menghargai hak pedagang atas margin keuntungan yang wajar.
• Keadilan Sosial: Prioritas utama adalah menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau untuk melindungi hajat hidup orang banyak (hifdzun-nafs).
Menuju Ekosistem Pasar Berkeadilan
• Regulasi Berbasis Teknologi: Menerapkan sistem transparansi digital dalam rantai pasok untuk mencegah monopoli dari hulu ke hilir.
• Penguatan Koperasi Pedagang: Memperkuat posisi tawar pedagang kecil agar tidak mudah didikte oleh pemilik modal besar atau kartel.
• Audit Moral & Etika: Mengintegrasikan sertifikasi “Pedagang Adil” yang diakui publik sebagai standar perilaku bisnis yang beretika.
Di tengah arus ekonomi modern yang semakin kompetitif, pasar sering kali hanya dipandang sebagai ruang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Padahal, ketika orientasi profit menghilangkan empati sosial, pasar dapat berubah menjadi ruang eksploitasi bagi kelompok yang lemah. Di sinilah ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara kebebasan usaha dan tanggung jawab moral.
Kesimpulan
Pada akhirnya, keadilan dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan dinamis antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab sosial. Negara berfungsi sebagai “penjaga gerbang” yang memastikan pasar tidak menjadi hutan rimba bagi pihak yang lemah. Masa depan pasar yang ideal tidak ditentukan oleh seberapa liar kebebasannya, melainkan oleh seberapa teguh kita menjaga nilai keadilan dan keberkahan bagi seluruh umat. Saatnya kita membangun kembali pasar yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menebarkan kemaslahatan melalui harga yang nyata dan berkeadilan. Di luar aspek regulasi dan teknologi, dimensi spiritual juga menjadi pembeda utama dalam pasar Islam. Setiap pelaku usaha didorong untuk memahami bahwa laba hanyalah salah satu tujuan, sementara tujuan utamanya adalah tijaratan lan tabur (perdagangan yang tidak pernah merugi). Ketika kejujuran dan amanah menjadi modal utama, pasar tidak lagi sekadar menjadi tempat transaksi materialistik, melainkan ladang ibadah yang mengundang keberkahan bagi lingkungan sekitar. Kesadaran inilah yang sebenarnya menjadi fondasi terkuat bagi kestabilan harga dan keadilan pasar yang tidak mungkin bisa direplikasi oleh sistem ekonomi murni materialistis.
Penulis : Alifiya Fakhirani
Mahasiswi Sistem Informasi STMIK Tazkia
