PROBOLINGGO — Narasi megah tentang pesta rakyat yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi di Kabupaten Probolinggo mendadak hambar. Di balik kemilau tajuk acara, realisasi di lapangan justru memicu tanda tanya besar terkait asas kelayakan dan transparansi anggaran daerah yang menyentuh angka ratusan juta rupiah.
Sorotan tajam mengarah pada paket pengadaan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo.
Melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL), instansi ini menggelontorkan dana APBD untuk Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Seven Beach—Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (SILPA). Nilai kontraknya tergolong fantastis untuk ukuran pasar rakyat: Rp 113.036.850.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran tersebut sedianya dialokasikan untuk memfasilitasi stan pelaku usaha di 10 lokasi festival. Salah satu titik utamanya berada di destinasi wisata Pantai Bentar, Kecamatan Gending, dengan kuota 15 unit sewa tenda kerucut dari total keseluruhan 35 unit tenda yang tersebar.
Sayangnya, potret di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh panggang dari api. Pantauan langsung di lokasi Pantai Bentar memperlihatkan fasilitas stan UMKM kurang dari kata layak untuk acara berbiaya ratusan juta rupiah.
Sejumlah tenda kerucut berwarna putih terpantau dalam kondisi sobek dan bolong-bolong. Bahkan, di beberapa sudut, tampak jelas bekas tambalan.
Ironi visual makin kentara ketika melihat branding logo dan nama stan yang hanya berupa lembaran banner ringkih, diikat alakadarnya menggunakan tali rafia. Pemandangan lusuh ini kontras dengan janji Pemkab Probolinggo yang ingin menyajikan pergelaran representatif berskala daerah.
Tak hanya dihantam fasilitas yang memprihatinkan, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga harus gigit jari lantaran sepinya pembeli. Kebijakan tiket masuk berbayar dituding menjadi biang kerok lumpuhnya daya beli masyarakat di dalam area festival.
“Pengunjung mulai sepi, berimbas ke omset penjualan kami yang ikut drastis menurun. Salah satunya karena ada pemberlakuan tiket masuk itu,” keluh salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Seharusnya, dengan modal anggaran yang mapan, dinas terkait mampu memberikan tempat dan fasilitas stan yang representatif. Fasilitas dan lokasi tempat yang tepat adalah modal utama agar produk lokal bisa bersinar, bukan justru dipaksa bertahan di bawah tenda yang bolong dan rusak.
Saat dikonfirmasi mengenai fasilitas di lapangan, Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, tidak memberikan penjelasan rinci. Melalui pesan singkat WhatsApp, ia hanya memberikan respons normatif.
“Akan saya cek dan konfirmasi,” ujar Sugeng singkat saat dihubungi,Senin (9/11/2026).
Sikap irit bicara dan jawaban mengambang dari pihak dinas ini kian menebalkan skeptisisme publik. Pertanyaan mendasar pun mengapung ke permukaan: untuk apa anggaran ratusan juta rupiah milik rakyat dikucurkan, jika pada akhirnya para penggerak ekonomi kecil tetap dibiarkan merana.
Menanggapi hal tersebut, Aris, Ketua (PSSA) Probolinggo, menyatakan bahwa realisasi ini harus dipertanggungjawabkan secara logis.
“Kami tentu memandang bahwa penggunaan anggaran ratusan juta rupiah melalui mekanisme Pengadaan Langsung oleh DKUPP Kabupaten Probolinggo dalam Seven Beaches Festival harus diverifikasi secara objektif,” tegas Aris.
Ia menambahkan bahwa temuan di lapangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kendati demikian, temuan kondisi tenda UMKM yang sobek di Pantai Bentar dan sepinya pembeli akibat tiket berbayar tetap menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas serta kewajaran realisasi kontrak senilai Rp113 juta lebih tersebut.
Oleh karena itu, PSSA mendesak pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan audit transparan, agar publik tahu apakah persoalan ini murni kendala teknis di lapangan atau ada indikasi kelalaian dalam pelaksanaan pengelolaan dana publik.
Penulis : Moch Solihin
