MALANG — Organisasi sosial spiritual Yakuza Maneges wilayah Malang Pasuruan Raya (MPR) komitmen penuh mengawal proses hukum dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Nurul Izzah, Lumbangsari, Bululawang, dan Pesantren Al-Falah, Bantur, Kabupaten Malang.
Pendampingan dan pengawalan ini dilakukan guna memastikan bahwa hak-hak korban serta saksi terlindungi secara optimal.
Selain itu, langkah tersebut diambil untuk menjamin agar seluruh proses hukum berjalan secara adil, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Tim Hukum Yakuza Maneges MPR, Moh. Zaki, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim telah hadir langsung di pengadilan untuk memberikan pendampingan terhadap korban.
Dikatakannya, terkait kasus di Bululawang yang melibatkan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Izzah, Lumbangsari (Mustain Romli), proses persidangan saat ini telah memasuki tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi, termasuk suami korban serta saksi korban lain yang mengalami peristiwa serupa.
Moh. Zaki, S.H. menegaskan bahwa tantangan utama dalam mengungkap kasus kekerasan seksual selama ini adalah minimnya bukti langsung. Oleh karena itu, pihaknya memaksimalkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), di mana keterangan satu korban yang didukung dengan alat bukti sah lainnya sudah mencukupi dalam proses pembuktian di muka hukum.
“Menjadi problem selama ini, sulitnya mengungkap peristiwa pelecehan seksual itu karena tidak adanya bukti yang memadai, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Cukup satu korban dan syarat alat bukti sah lainnya, sudah bisa mempidanakan orang. Nah, ini yang coba kami maksimalkan,” ujar Moh. Zaki, S.H.
Selain kasus Bululawang, Yakuza Maneges MPR juga mengawal perkembangan perkara di Bantur, Kabupaten Malang, yang melibatkan terduga pelaku ayah dan anak. Berdasarkan informasi terbaru, berkas perkara untuk tersangka anak berinisial D telah dinyatakan P21 (lengkap) dan memasuki tahap dua.
Organisasi menegaskan bahwa selama ada kuasa dari para korban, Yakuza Maneges MPR akan terus berkomitmen mendampingi proses hukum hingga para korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
Dalam menjalankan fungsi sosialnya, Yakuza Maneges MPR senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), menghormati independensi aparat penegak hukum, serta mengawal setiap tahapan proses peradilan yang sedang berlangsung.
Organisasi Sosial Spritual Yakuza Maneges berharap penegakan hukum dalam kasus ini dapat berjalan secara objektif demi terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Malang dan Pasuruan Raya.
Penulis : Bimo
