Blitar, Detikzone.id — Komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk memastikan setiap program bantuan sosial tepat sasaran terus dibuktikan secara nyata. Salah satunya melalui evaluasi rutin program Rastrada (Beras Kesejahteraan Daerah) yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya serius untuk menjaga keadilan sosial di Kota Blitar.
“Setiap tiga bulan kita lakukan pendataan ulang. Kita periksa lagi apakah penerimanya masih memenuhi kriteria, apakah sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau ada perubahan kondisi ekonomi,” jelas Mas Ibin, Rabu (4/6/2025).
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkot Blitar tak pernah lelah memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, bukan mereka yang sekadar terdata.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak berhenti sampai di proses internal, hasil pendataan ini juga akan diumumkan secara terbuka di tingkat kelurahan. Masyarakat bisa dengan mudah mengetahui siapa saja yang menjadi penerima manfaat.
Nantinya akan diumumkan di tiap kelurahan siapa saja yang menerima dan siapa yang tidak menerima Rastrada. Jika ada warga yang merasa seharusnya masuk tetapi tidak tercantum, akan ada masa pengaduan selama tujuh hari,” lanjutnya.
Dengan membuka ruang pengaduan, Pemkot Blitar juga mengajak warga untuk aktif mengawal jalannya program, menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang transparan dan partisipatif.
Program Rastrada sendiri merupakan bentuk perhatian nyata Pemerintah Kota Blitar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Langkah evaluasi yang konsisten ini memperlihatkan wajah birokrasi yang peduli, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Melalui pendekatan seperti inilah, Mas Ibin dan jajaran Pemerintah Kota Blitar bertekad membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, terbuka, dan berpihak pada rakyat kecil.(Adv)
Penulis : Bas








