SITUBONDO – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan, anggaran sebesar Rp26,24 miliar digelontorkan guna membiayai iuran jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga serta memberikan insentif kepada ribuan kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di desa.
Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa dana cukai hasil tembakau tidak hanya menopang sektor pertanian dan bantuan sosial, tetapi juga berperan penting dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo melalui Sekretaris Dinas menjelaskan, porsi terbesar anggaran DBHCHT dialokasikan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program ini menyasar 49.841 peserta, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya buruh pabrik rokok, agar tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya kepesertaan.
“Pembayaran iuran jaminan kesehatan ini diperuntukkan bagi 49.841 peserta. Mereka didaftarkan oleh pemerintah daerah sehingga tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan meskipun belum memiliki jaminan kesehatan secara mandiri,” jelasnya.
Untuk program tersebut, Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp22.607.975.400.
Selain menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 6.054 kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Masing-masing kader menerima insentif sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran mencapai Rp3.632.400.000.
Insentif tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi para kader dalam mendukung berbagai program kesehatan, mulai dari pelayanan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, pencegahan stunting, imunisasi, hingga edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
Secara keseluruhan, dua program tersebut menyerap anggaran DBHCHT sebesar Rp26,24 miliar. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Dinas Kesehatan memilih memprioritaskan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dibanding pembangunan fisik fasilitas kesehatan.
Dinas Kesehatan juga memastikan pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kendala berarti. Melalui skema tersebut, masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan tetap dapat memperoleh pelayanan medis saat membutuhkan.
Di sisi lain, insentif bagi kader Posyandu dinilai menjadi penyemangat sekaligus tambahan penghasilan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah desa.
Respons masyarakat terhadap program ini pun dinilai sangat positif. Warga merasa terbantu karena tetap dapat mengakses layanan kesehatan, sementara para kader Posyandu menyambut baik perhatian pemerintah terhadap peran mereka dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Melalui pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap pelayanan kesehatan semakin merata, perlindungan kesehatan masyarakat semakin kuat, dan peran kader Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan desa semakin optimal.
Penulis : HM
