SUMENEP – Di balik setiap kebijakan pembangunan, ada amanah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Transparansi anggaran dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar setiap program pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka saat Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menerima kunjungan rombongan DPRD Kota Mojokerto di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026). Pertemuan itu menjadi momentum untuk bertukar pengalaman sekaligus memperkuat komitmen dalam mengawal anggaran dan pembangunan daerah.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Zainal, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan, termasuk bagaimana anggaran dikelola dan sejauh mana program pemerintah direalisasikan. Karena itu, ruang partisipasi publik harus terus diperkuat agar masyarakat dapat terlibat dalam mengawasi jalannya pembangunan.
“Keterbukaan informasi dan ruang partisipasi publik kami nilai memiliki posisi strategis agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus ikut mengawasi arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Zainal.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga legislatif juga berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Zainal menyampaikan, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif pun dinilai penting untuk memperluas wawasan serta menemukan pendekatan yang sesuai dalam mengawal kebijakan pembangunan.
“Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam mengawal kebijakan pembangunan. Dengan pertemuan antarlembaga legislatif daerah seperti ini bisa menambah pengetahuan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Zainal menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada pembahasan dokumen maupun evaluasi administratif. Pengawasan harus mampu memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan serta menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia berharap, komunikasi dan pertukaran pengalaman dengan DPRD Kota Mojokerto dapat memperkuat kapasitas kedua lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan bertanggung jawab.
“Melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman antarlembaga, kami harap semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sekaligus memastikan pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Bagi DPRD Sumenep, transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal amanah pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
