Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat, yang direncanakan sesuai survei dari Kemensos RI, beberapa waktu lalu di Sarana Kegiatan Diklat (SKD) Batuan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Mustangin, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Erwin Hendra mengatakan, sejauh ini sudah dilakukan proses survei di lokasi, namun sampai saat ini belum ada progres, karena itu adalah kewenangan dari kementerian.
“Untuk saat ini memang progresnya dilaksanakan terkait dengan renovasi SKD, karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yaitu terkait dengan fisik bangunan yang dikoordinasikan dengan PUTR,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan persiapan calon siswa menurut Erwin, yang dilakukan pendamping PKH memang mengalami beberapa hambatan di lapangan, yakni pertama saat ini sudah memasuki masa sekolah, sehingga anak-anak tentunya sudah memiliki tujuan sekolah untuk melanjutkan.
“Meskipun saat ini petugas PKH mengalami hambatan untuk merekrut siswa, namun pada prinsipnya Kabupaten Sumenep tetap menyelenggarakan sekolah rakyat di 1C, yang mana pelaksanaannya secara serentak langsung diluncurkan oleh Presiden sekitar Agustus,” terangnya, Kamis (10/07/2025).
Sedangkan dari Dinas Pendidikan hanya diminta tenaga pendidik, sehingga tidak terlihat dalam rekrutmen siswa. Rekrutmen siswa sendiri tidak bersifat umum, namun yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka tidak masuk Dapodik, anak putus sekolah, kalangan masyarakat miskin ekstrim, dan orang tuanya bersedia saat didata oleh petugas PKH.
“Sebenarnya datanya ribuan dan tinggal anak yang bersangkutan mau tidak untuk masuk sekolah rakyat,” tandasnya.
Kabupaten Sumenep memiliki target dua Rombongan Belajar (Rombel), yakni untuk Rombel SD sebanyak 50 siswa dan Rombel SMP sebanyak 50 siswa. Tentunya ini menjadi tantangan bagi pendamping PKH yang mendata dan mengajak siswa untuk masuk sekolah rakyat.
Diakui, beberapa waktu setelah dilakukan survei, pihaknya bersama tim terus melakukan langkah-langkah koordinasi demi tercapainya pelaksanaan sekolah rakyat, di Kabupaten paling timur di Madura ini.
“Karena ini merupakan satgas bersama, kami berharap dua target terpenuhi, yakni bangunan selesai dan siswanya ada, apabila salah satunya tidak terpenuhi tentunya akan repot,” pungkas Erwin.
Penulis : Redaksi
