Blitar, Detikzone.id – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang digelar pada Senin (13/10/2025) di Balai Kusuma wicitro diwarnai dengan ketidakhadiran Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba.
Elim mengaku tidak dilibatkan dalam proses rotasi jabatan tersebut dan baru menerima undangan pelantikan satu hari sebelumnya.
Dalam wawancara di kantornya, Elim menyampaikan bahwa undangan pelantikan baru diterimanya pada Minggu (12/10/2025) sore, sekitar pukul 18.00 WIB. Karena itu, ia menilai tidak pantas hadir dalam acara yang proses dan hasilnya tidak pernah dikomunikasikan kepadanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya tidak hadir karena, pertama, ada kesibukan. Kedua, saya sama sekali tidak diajak berdiskusi tentang mutasi ini. Sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa tidak pantas menghadiri acara yang saya sendiri tidak tahu siapa saja yang dilantik,” ujarnya.
Elim juga mengaku telah meminta daftar nama pejabat yang akan dilantik kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), namun tidak mendapat tanggapan.
Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya kurangnya koordinasi antar-pimpinan daerah.
“Saya mempertanyakan apakah rotasi ini sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, saya memilih tidak hadir agar tidak dianggap menyetujui proses yang saya sendiri tidak tahu mekanismenya,” tegasnya.
Elim menambahkan bahwa dirinya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meminta kejelasan mengenai mekanisme mutasi jabatan di Pemkot Blitar.
“Sebagai Wakil Wali Kota, saya memiliki fungsi pengawasan. Maka, apa yang terjadi di Kota Blitar ini akan saya laporkan kepada Kemendagri,” ungkapnya.
Selain soal mutasi, Elim juga menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintahan lainnya, termasuk pembahasan anggaran daerah.
Dalam penganggaran pun saya tidak pernah diajak komunikasi. “Saya hanya sekali ikut rapat saat pembahasan APBD 2026, itu pun karena ada surat pemberitahuan pemotongan anggaran sebesar 18 persen, atau sekitar Rp114 miliar,” jelasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memberikan laporan program kerja tahunan kepadanya.
“Saya sudah meminta laporan dari beberapa OPD, tapi sampai sekarang belum diberikan. Kalau ini terus berlarut, saya akan bersurat ke Inspektorat untuk meminta dilakukan pengecekan,” katanya.
Meski mengaku mengalami keterbatasan kewenangan, Elim menyatakan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.
Setiap hari saya tetap ke kantor dan menjalankan fungsi pengawasan. Tapi bagaimana saya bisa mengawasi kalau banyak hal yang tidak saya ketahui?” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menanggapi santai ketidak hadiran wakilnya. Ia menyebut seluruh pejabat, termasuk Wakil Wali Kota, telah diundang secara resmi.
“Kami sudah mengundang, termasuk menyebutkan yang terhormat Wakil Wali Kota Blitar, Pak Sekda, dan lainnya. Kadang-kadang acara ini dihadiri banyak pejabat, tapi ada juga yang tidak hadir,” ujar Syauqul Muhibbin usai pelantikan.
“Saya juga tidak tahu pasti siapa saja yang tidak hadir,” tambahnya.
Dalam mutasi tersebut, puluhan pejabat eselon dilantik untuk menempati posisi baru di sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Penulis : Bas
