SUMENEP — Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumenep, Dr. Budi Sulistyo, S.Pd., M.Si., memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait Belanja Hibah Uang senilai lebih dari Rp3 miliar yang melekat pada instansi yang dipimpinnya, Rabu (17/12/2025).
Berdasarkan data yang dikantongi Detikzone.id pada tahun anggaran 2025 terdapat paket Belanja Hibah Uang dengan nilai mencapai lebih dari Rp3 miliar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumenep. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Namun, saat dimintai konfirmasi mengenai peruntukan dan realisasi belanja hibah tersebut, Dr. Budi Sulistyo tidak memberikan tanggapan. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan terkesan enggan membuka suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang praktisi pendidikan Jawa Timur, Ahmad, menilai bahwa pengelolaan anggaran hibah di sektor pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, anggaran hibah dengan nilai besar yang bersumber dari APBD semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terlebih jika berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.
“Dalam tata kelola pendidikan, anggaran hibah bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut hak publik untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Keterbukaan menjadi kunci agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap pejabat publik yang enggan memberikan penjelasan justru berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Padahal, menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal penting dalam pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
“Jika pengelolaan anggaran dilakukan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup diri dari konfirmasi media. Klarifikasi yang terbuka justru akan memperkuat integritas lembaga,” tegasnya
Sikap tertutup tersebut memunculkan tanda tanya di tengah publik, mengingat besarnya nilai anggaran hibah yang dikelola dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pendidikan.
Saat ini, Detikzone masih melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap belanja hibah uang tersebut. Redaksi juga telah mengantongi sejumlah data pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumenep yang berpotensi bermasalah dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Berita ini akan terus dikembangkan.
Penulis : Redaksi
