Oleh: Gus Dolla
Rekrutmen Calon Sekda Sumenep telah dibuka. Deretan ASN eselon dua mulai mendaftarkan diri. Siapa pun yang terpilih nanti, mutlak menjadi hak prerogatif Bupati; aspirasi publik sering kali hanya berakhir sebagai pepesan kosong.
Namun, melalui tulisan ini, ada harapan besar yang dititipkan: Calon Sekda terpilih harus mampu meringankan beban Bupati dan Wakil Bupati. Jabatan Sekda bukan sebatas posisi administratif, melainkan jantung penggerak pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai dirigen birokrasi, Sekda wajib mengorkestrasi berbagai elemen agar roda pemerintahan berjalan selaras dan harmoni. Ia adalah Dirigen Administrasi, Jembatan Komunikasi, sekaligus Penyelesai Masalah.
Itulah mengapa figur Sekda harus mampu mengurai sumbatan sektoralisme. Ia harus meruntuhkan ego sektoral agar OPD tak lagi bekerja sendiri-sendiri. Sebab hingga kini, ego sektoral masih terasa kental. OPD kita ibarat kelompok musisi di satu panggung yang memainkan lagu berbeda dengan volume paling keras, karena merasa instrumennya adalah yang paling penting.
Mari membuka kembali lembaran lama—sebuah cerita yang mungkin belum pernah terdengar atau sengaja dilupakan. Cerita tentang ponggebe (pejabat/aparatur) Sumenep; tentang birokrasi yang tampak tenang, namun menyimpan bara.
Kisah ini bermula tahun 2001, saat otonomi daerah baru saja lahir. Kala itu, Sumenep menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 363,41 miliar—angka yang luar biasa besar untuk ukuran kabupaten kepulauan saat itu. Pemkab sempat kelimpungan, bukan karena kekurangan uang, justru karena kelebihan dana. Cara paling praktis menghabiskannya adalah infrastruktur. Proyek menjamur, dan jumlah CV jasa konstruksi melonjak hingga mendekati 1.000 perusahaan.
Sumenep berpesta pora. Rakyat mencicipi kue pembangunan, kontraktor bergembira, dan legislatif pun ikut kecipratan. Namun, ada yang tertinggal di pinggir meja: para ponggebe. Ada ketidakpuasan ASN terhadap sikap Sekda saat itu.
Rahasia yang disimpan rapat akhirnya bocor menjadi rasan-rasan dari warung kopi hingga ruang tamu. Isunya: gratifikasi. Kabarnya, ada “mahar” besar agar DAU Sumenep bisa membengkak melampaui kabupaten tetangga. Pertanyaan pun bergeser: dari mana uang miliaran untuk mahar itu dikumpulkan?
Di sinilah watak ponggebe Sumenep terlihat jelas. Senyap di luar, menggelora di dalam. Ibarat api dalam sekam; tenang di permukaan, tapi menyimpan konflik yang siap menyala. Dan benar saja, api itu akhirnya membakar, menyeret eks Sekda dalam pusaran hukum. Terungkap ada perintah transfer, alur pengumpulan dana, hingga miliaran rupiah yang ditarik dari satu OPD ke OPD lainnya. Rekening koran bicara, jejak uang tak bisa berdusta.
Cerita ini bukan sekadar nostalgia kelam. Ini adalah sinyal keras bahwa birokrasi Sumenep memiliki energi besar yang jika tak dikendalikan, bisa meledak. Di titik itulah peran Sekda menjadi krusial.
Sekda bukan sekadar jabatan administratif. Ia harus menjadi pemadam kebakaran, sekaligus pendeteksi asap pertama, karena “dapur” para ponggebe ada di tangannya.
Pesan singkat untuk Bupati Sumenep:
Pilihlah Sekda dengan pendekatan holistik. Bukan hanya pintar administrasi, tapi juga kuat secara moral, berani secara etika, dan matang secara kepemimpinan. Carilah figur yang minim reaktif namun solutif, agar mudah menjadi pemadam saat api konflik mulai muncul.
Sebab pada akhirnya, siapa pun yang Anda tunjuk, dampaknya akan kembali kepada Anda sendiri.
