SUMENEP –Anggaran fantastis sebesar Rp197.462.956 dialokasikan untuk rehabilitasi Puskesmas Pembantu Dungkek pada tahun anggaran 2025. Namun, kenyataannya, warga yang datang justru disambut dengan pelayanan buruk, lingkungan kotor, bau tak sedap, dan serpihan sampah berserakan yang membuat pengalaman berobat terasa seperti “neraka kecil”.
Padahal, dengan anggaran hampir 200 juta rupiah, seharusnya fasilitas ini menjadi tempat yang nyaman dan layak bagi warga. Ironisnya, keluhan warga bertahun-tahun tak pernah didengar, dan kualitas pelayanan tetap mengerikan.
Saat dikonfirmasi mengenai rincian anggaran, pemanfaatannya, serta pemeliharaan yang dilakukan, Kepala Puskesmas Dungkek, dr. Edi Kurnianto, M.Kes, memilih bungkam. Pertanyaan terkait peruntukan dana dan detail perbaikan tak pernah mendapat jawaban jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelayanan sangat buruk. Orang Dungkek saja sebenarnya tidak sudi dirawat di sini. Lebih bagus di Gapura. Dirawat disini seperti dirawat di neraka. Kasihan keluarga saya,” keluh salah satu warga di Lokasi, Minggu, 25/1/2026.
Ia bahkan mempertanyakan apakah anggaran rehab benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas, atau sekadar formalitas untuk laporan tahunan.
Aktivis Sumenep, Muhammad Rizali, menilai kasus ini adalah cermin pahit lemahnya akuntabilitas publik.
“Pelayanan kesehatan di Puskesmas Dungkek bertahun-tahun dikeluhkan. Ratusan juta rupiah habis, tapi kualitas pelayanan tetap amburadul. Ini bukti nyata bahwa anggaran besar tidak selalu menjamin pelayanan layak,” tegasnya.
Menurut Rizali, Puskesmas Dungkek kini menjadi simbol kegagalan sistem yang abai, anggaran yang misterius, dan fasilitas yang tak kunjung membaik.
Muhammad berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Dinas Kesehatan segera melakukan audit penggunaan anggaran secara transparan, serta memastikan rehab fasilitas benar-benar berdampak nyata bagi warga, bukan hanya proyek “kosmetik” belaka.
“Warga berhak mendapatkan layanan layak. Jangan biarkan anggaran ratusan juta rupiah hanya menguap tanpa hasil yang jelas. Puskesmas bukan tempat eksperimen, tapi benteng kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Kasus Puskesmas Dungkek adalah cermin pahit lemahnya akuntabilitas publik. Anggaran hampir 200 juta rupiah digelontorkan untuk rehabilitasi, tetapi bukti nyatanya adalah ruangan kotor, bau menyengat, sampah berserakan, dan pelayanan yang jauh dari standar. Warga yang datang bukan mendapatkan perlindungan kesehatan, tetapi seolah dipaksa merasakan neraka kecil.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa besar anggaran tidak serta merta menjamin pelayanan berkualitas. Bahkan, keluhan bertahun-tahun yang disampaikan warga dan pengunjung tampaknya dianggap angin lalu, sementara dana tetap mengalir tanpa transparansi.
Celakanya lagi, pimpinan Puskesmas Dungkek memilih tutup mulut saat dikonfirmasi, seolah ingin menutupi fakta dan mengaburkan penggunaan anggaran. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap publik.
Penulis : Redaksi
