Blitar, Detikzone.id – Kegiatan dropping bantuan becak yang disebut-sebut berasal dari Presiden Prabowo di Desa Karangsono, Kabupaten Blitar, pada Kamis (29/1/2026), menuai sorotan publik.
Pasalnya, Pemerintah Desa Karangsono mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun koordinasi resmi terkait kegiatan tersebut, meskipun lokasi penurunan bantuan berada di wilayah administratif desa.
Kepala Desa Karangsono, Tugas Nanggolo Yudo Dilli Prasetyo atau yang akrab disapa Bagas, menegaskan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah menerima laporan dari warga pada sore hingga malam hari.
“Baik secara lisan maupun tertulis, kami selaku Pemerintah Desa Karangsono tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan dari pihak mana pun. Kami justru mengetahui dari laporan masyarakat,” tegas Bagas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, warga sempat merasa resah akibat banyaknya orang asing yang berkumpul di sekitar wilayah desa, tepatnya di sisi utara kantor desa. Sejumlah warga menghubungi kepala desa melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp untuk mempertanyakan aktivitas yang dinilai tidak lazim tersebut.
“Saya mendapat laporan dari warga, katanya ramai orang, ada yang berambut gondrong, kelihatannya bukan warga sekitar. Mereka menanyakan kegiatan apa dan untuk kepentingan siapa,” ujarnya.
Setelah berkoordinasi dengan ketua RT setempat, diketahui bahwa keramaian tersebut berkaitan dengan kegiatan dropping bantuan becak yang diklaim sebagai bantuan dari presiden.
Namun, tidak adanya koordinasi dengan pemerintah desa memunculkan tanda tanya terkait mekanisme penyaluran, transparansi data penerima, hingga dugaan adanya kepentingan politik di balik kegiatan tersebut.
Selain persoalan koordinasi, proses pengiriman bantuan juga berdampak pada fasilitas publik.
Sebuah truk pengangkut becak diketahui menyangkut instalasi listrik desa akibat kelebihan kapasitas muatan dan tinggi kendaraan yang tidak sesuai.
“Saat itu perangkat desa sedang menyelesaikan SPJ karena ada kegiatan monitoring. Tiba-tiba listrik kantor desa padam. Setelah dicek, ternyata instalasi listrik tersangkut truk pengangkut becak,” jelas Bagas.
Akibat kejadian tersebut, kantor desa serta beberapa rumah warga mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam dan memicu keluhan tambahan dari masyarakat.
Sorotan bernuansa politik turut menguat karena lokasi dropping bantuan berada di wilayah yang diketahui terdapat sejumlah pengurus Partai Gerindra, termasuk Ketua PAC setempat.
Meski demikian, pemerintah desa menegaskan bahwa lokasi penurunan becak berada di lahan milik warga yang biasa digunakan untuk penjemuran gabah.
“Lahannya milik warga, bukan milik pengurus partai. Namun memang di sekitar lokasi tersebut ada pengurus Gerindra,” kata Bagas.
Terkait jumlah bantuan, kriteria penerima manfaat, hingga mekanisme pengusulan, pemerintah desa mengaku tidak mengetahui sama sekali. Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa bantuan becak tersebut mencapai ratusan unit untuk wilayah Kabupaten Blitar, namun proses dropping justru dilakukan di Desa Karangsono.
“Kami tidak tahu siapa penerimanya, siapa pengusulnya, dan siapa yang menyalurkan. Katanya ratusan unit untuk seluruh kabupaten, tapi mengapa penurunannya di Karangsono, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,” ujarnya.
Bagas menegaskan, apabila bantuan tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang memahami kondisi sosial serta data warga.
“Tanpa koordinasi resmi seperti ini, wajar jika muncul dugaan politisasi bantuan dan keresahan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Penulis Bas
Penulis : Bas
