Cibinong – Di era keterbukaan informasi, jejak kepemimpinan tak lagi bisa disembunyikan. Dunia digital mencatat setiap kebijakan, janji, hingga ironi yang terjadi di tengah masyarakat. Kini, Kabupaten Bogor berada dalam sorotan tajam: antara citra besar yang dibangun pemerintah dan kegelisahan rakyat yang terus menguat.
Di satu sisi, publik disuguhi berbagai agenda yang tampak progresif. Mulai dari pelepasan 77 bus mudik gratis oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, hingga inspeksi pasar yang dilakukan Sekda Ajat Rochmat Jatnika. Program-program ini dipromosikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Namun di sisi lain, suara keluhan justru semakin lantang. Persoalan kemiskinan, kondisi infrastruktur pendidikan, hingga kesejahteraan pegawai kontrak menjadi perhatian serius menjelang Hari Raya.
Harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, cabai, dan ayam broiler terus mengalami kenaikan. Sementara itu, masyarakat di tingkat bawah—mulai dari RT, RW hingga perangkat desa—mengeluhkan sulitnya akses anggaran serta lambannya realisasi bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironi semakin terasa ketika muncul kabar bahwa sejumlah pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor belum menerima gaji. Di saat yang sama, sejumlah kontraktor juga dikabarkan masih menunggu pembayaran pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait prioritas pengelolaan anggaran daerah.
Di tengah situasi tersebut, insan pers yang selama ini menjadi penyambung informasi publik justru merasa semakin terpinggirkan. Minimnya perhatian dan ruang komunikasi dinilai berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial.
Padahal, anggaran publikasi melalui dinas terkait disebut-sebut cukup besar.
Ketimpangan ini memunculkan persepsi bahwa media hanya dirangkul saat dibutuhkan, namun diabaikan ketika menjalankan fungsi kritis.
Jika kondisi ini terus berlanjut, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan pemerintah dengan media, tetapi juga kualitas demokrasi di daerah.
Di ruang digital, berbagai isu terus berkembang dan menjadi konsumsi publik. Mulai dari dugaan nepotisme, praktik jual beli jabatan, hingga sorotan terhadap peningkatan harta kekayaan pejabat.
Meski belum seluruhnya terbukti secara hukum, derasnya arus informasi ini membentuk persepsi yang kuat di tengah masyarakat. Apalagi ketika penegakan hukum dinilai berjalan lambat.
Pertanyaan pun mengemuka: di mana peran aparat penegak hukum dalam merespons berbagai dugaan yang berkembang?
Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat. Ketika program besar terus digaungkan, sebagian rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Kepercayaan publik kini menjadi taruhan. Dalam pemerintahan yang sehat, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi juga dari keadilan, transparansi, dan empati.
Aktivis pemerintahan daerah, Rizwan, menilai bahwa capaian prestasi yang diraih Kabupaten Bogor belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Prestasi ada, tapi persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrem, stunting, lapangan kerja, dan fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan serius. Bahkan ekonomi kerakyatan yang dibangun lewat APBD terkesan belum optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, fokus utama pemerintah daerah seharusnya pada penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Kini, publik menanti langkah nyata. Apakah pemerintah daerah akan berbenah dan memperkuat transparansi, atau justru membiarkan jarak dengan masyarakat semakin melebar.
Yang jelas, masyarakat Bogor tidak lagi diam. Mereka melihat, mencatat, dan menilai. Dan pada akhirnya, waktu yang akan menjawab.
Penulis : Rahman
