PROBOLINGGO – Anggaran ratusan juta rupiah kembali menjadi sorotan. Kali ini, publik dibuat bertanya-tanya dengan paket pengadaan milik Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo yang tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun anggaran 2026.
Bukan tanpa alasan. Dalam data tersebut, tercantum paket belanja jasa penyelenggaraan acara dengan nilai mencapai Rp400 juta.
Namun yang menjadi polemik, judul paket dinilai terlalu umum—tanpa penjelasan detail mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini langsung memicu tanda tanya besar: anggaran ratusan juta itu sebenarnya untuk kegiatan apa.
Di tengah tuntutan transparansi penggunaan APBD, publik menilai informasi tersebut seharusnya dibuka sejak awal. Terlebih, hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dispopar Kota Probolinggo, Muhamad Abas, menegaskan bahwa penggunaan judul paket yang bersifat umum pada tahap perencanaan tidak melanggar aturan.
Menurutnya, rincian kegiatan akan dijabarkan dalam dokumen teknis seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi pada tahap berikutnya.
“Penawaran dilakukan melalui e-Katalog berdasarkan produk jasa, bukan dari judul paket di SiRUP,” ujarnya.
Namun penjelasan tersebut belum mampu meredam kecurigaan publik. Justru, minimnya rincian di tahap awal dinilai berpotensi menutup ruang pengawasan masyarakat.
Jika judul paket saja tidak jelas, bagaimana publik bisa memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan.
Kritik pun datang dari kalangan masyarakat sipil. Perwakilan Aliansi Madura Indonesia (AMI) Probolinggo menilai sikap tersebut mencerminkan kurangnya keterbukaan pejabat publik.
“Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa tidak dijelaskan sejak awal? Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi bukan hanya soal laporan akhir, melainkan harus dimulai sejak tahap perencanaan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci terkait spesifikasi kegiatan dari paket bernilai hampir setengah miliar rupiah tersebut.
Publik pun kini menunggu, apakah ini sekadar persoalan teknis, atau ada hal yang memang sengaja disamarkan.
Penulis : Moch Solihin
