Belakangan ini, setiap kritik yang muncul dari masyarakat Pulau Masalembu terhadap kondisi daerahnya kerap diarahkan seolah-olah merupakan bagian dari skenario politik tertentu. Warga yang menyampaikan keresahan terkait rusaknya infrastruktur, terbatasnya layanan listrik, lemahnya perhatian terhadap nelayan, hingga ketertinggalan pembangunan, justru sering dicurigai sedang dimanfaatkan oleh “aktor politik” untuk kepentingan tertentu.
Narasi semacam ini menjadi persoalan tersendiri dalam kehidupan demokrasi. Sebab, alih-alih menjawab substansi persoalan, kritik masyarakat justru dibelokkan menjadi dugaan adanya agenda tersembunyi di balik suara publik. Padahal, kritik tidak lahir dari ruang kosong.
Kondisi jalan yang rusak, keterbatasan listrik, serta kesulitan ekonomi yang dialami nelayan di Pulau Masalembu merupakan realitas yang benar-benar dirasakan masyarakat setiap hari. Situasi tersebut bukan cerita yang dibuat-buat, melainkan fakta lapangan yang menjadi alasan utama mengapa suara kritik muncul dari warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika masyarakat menyampaikan keluhan dan keresahan, hal itu sejatinya merupakan bentuk kepedulian terhadap daerahnya sendiri. Namun, ketika setiap suara kritis selalu dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang terjadi adalah pengaburan terhadap substansi persoalan itu sendiri.
Lebih jauh, cara pandang yang mudah mencurigai kritik sebagai “alat politik” juga berpotensi merugikan ruang demokrasi. Masyarakat bisa menjadi ragu untuk berbicara, takut menyampaikan pendapat, dan akhirnya memilih diam meski menghadapi persoalan nyata di sekitarnya.
Yang lebih memprihatinkan, narasi tersebut secara tidak langsung dapat merendahkan kemampuan berpikir masyarakat. Seolah-olah warga tidak mampu memahami penderitaan dan kondisi yang mereka alami sendiri, serta dianggap hanya bereaksi karena pengaruh pihak luar.
Padahal, dalam konteks kehidupan sehari-hari, masyarakat Pulau Masalembu memiliki pengalaman langsung atas berbagai persoalan yang terjadi. Dari pengalaman itulah lahir kesadaran untuk menyuarakan kritik, bukan semata karena dorongan politik dari pihak tertentu.
Dalam semangat demokrasi, kritik seharusnya dipahami sebagai bagian dari kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berpihak kepada rakyat. Kritik bukan ancaman, melainkan pengingat agar kebijakan dan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat Pulau Masalembu bukanlah narasi yang sibuk mencari “dalang politik” di balik kritik warga, melainkan perhatian serius terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut narasi yang indah tentang pembangunan. Mereka menuntut perubahan nyata: infrastruktur yang layak, akses listrik yang memadai, perhatian terhadap nelayan, serta kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Penulis : Makmun
