JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, perhatian kalangan nahdliyin tidak hanya tertuju pada proses pemilihan kepengurusan, tetapi juga pada sosok yang dinilai layak mengemban amanah sebagai Rais Aam PBNU. Jabatan tersebut dinilai bukan sekadar posisi struktural organisasi, melainkan kepemimpinan tertinggi dalam bidang keagamaan yang menjadi rujukan jutaan warga Nahdlatul Ulama.
Pandangan tersebut disampaikan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy melalui artikel berjudul Otoritas Keulamaan Nahdlatul Ulama: Menimbang Rais Aam Menjelang Muktamar Ke-35. Dalam tulisannya, ia menegaskan bahwa Muktamar Ke-35 memiliki arti penting karena merupakan muktamar pertama NU setelah memasuki abad kedua perjalanan organisasi.
Menurutnya, pembahasan mengenai Rais Aam tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan politik maupun popularitas tokoh, melainkan harus berpijak pada sejarah lahirnya NU sebagai jam’iyyah diniyyah atau organisasi keagamaan yang dibangun di atas tradisi keilmuan pesantren dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rais Aam bukan sekadar ketua organisasi. Ia merupakan imam bagi tradisi keagamaan yang telah diwariskan para ulama pendiri NU selama lebih dari satu abad,” tulisnya.
Ia menyebut bahwa sejak berdiri pada 31 Januari 1926, NU lahir dari kegelisahan para ulama dalam menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu, kepemimpinan tertinggi NU harus tetap berada di tangan ulama yang memiliki otoritas keilmuan, sanad yang jelas, akhlak yang terpuji, serta dedikasi terhadap umat dan bangsa.
Dirinya mengingatkan bahwa karakter NU dibangun di atas tiga pilar utama, yakni bermazhab dalam bidang fikih, mengikuti teologi Asy’ariyah dan Maturidiyah dalam akidah, serta berpegang pada tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Ketiga pilar tersebut melahirkan sikap moderat, seimbang, toleran, dan menjunjung tinggi persatuan bangsa.
Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan keteladanan tiga tokoh besar NU yang pernah menduduki kursi Rais Aam, yakni Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri.
Ketiganya dinilai menjadi standar ideal seorang Rais Aam karena memiliki kedalaman ilmu agama, karya keilmuan yang diakui, pengabdian nyata kepada umat, serta keteladanan dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Menurut penulis, jabatan Rais Aam justru mendatangi para ulama tersebut karena otoritas keilmuan yang mereka miliki, bukan sebaliknya.
Selain memiliki keilmuan yang mendalam, seorang Rais Aam juga harus mampu menjaga NU dari kepentingan politik praktis. Hal itu sejalan dengan semangat Khittah NU 1926 yang menegaskan posisi NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berkhidmat kepada umat, bangsa, dan negara.
Ia uga menyoroti pentingnya mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam memilih Rais Aam. Sistem ini dinilai menjaga marwah organisasi karena mengedepankan musyawarah para ulama sepuh dibandingkan kompetisi politik melalui pemungutan suara terbuka.
Menjelang Muktamar Ke-35, pertemuan para masyayikh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, disebut telah menghasilkan kesepakatan mengenai sembilan nama ulama yang diproyeksikan menjadi anggota AHWA. Mereka berasal dari berbagai wilayah Indonesia dan dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pesantren, pendidikan, dakwah, serta kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Di antaranya KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, Tgk H. Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), KH Ali Kholil, TGH Turmudzi Badruddin, serta KH Asep Saifuddin Chalim.
Menurut dia, komposisi sembilan ulama tersebut mencerminkan prinsip AHWA sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, yakni terdiri atas ulama yang alim, adil, tawadhu, wara’, zuhud, serta memiliki integritas moral dan kapasitas keilmuan untuk menentukan sosok Rais Aam yang tepat.
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy mengingatkan bahwa kursi Rais Aam bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah keagamaan yang menghubungkan warisan para pendiri NU dengan masa depan jutaan warga nahdliyin.
Ia berharap para muktamirin mampu menjadikan kedalaman ilmu, karya nyata, pengabdian kepada umat, serta keteladanan sebagai ukuran utama dalam memilih Rais Aam pada Muktamar Ke-35, sehingga NU tetap kokoh menjaga otoritas keulamaan dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah di abad keduanya.
Penulis : Anton
