SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama musim kekeringan 2026. Salah satu langkah yang ditegaskan adalah larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Sumenep.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD meningkatkan kewaspadaan, pencegahan serta pengendalian terhadap potensi Karhutla dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengimbau agar upaya pencegahan melibatkan seluruh unsur, mulai dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, relawan hingga pemangku kepentingan lainnya,” kata Bupati, Selasa (1/9/2026).
Ia juga meminta para camat, lurah dan kepala desa melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Selain melakukan sosialisasi, pemerintah di tingkat kecamatan dan desa diminta aktif melakukan pengawasan serta segera melaporkan apabila menemukan kejadian maupun potensi Karhutla.
Patroli di wilayah rawan
Pemkab Sumenep juga mendorong peningkatan pengawasan dan patroli di wilayah yang dinilai memiliki potensi kebakaran tinggi.
“Pihak terkait harus meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah yang dinilai rawan kebakaran demi mencegah Karhutla,” tegas Achmad Fauzi.
Selain itu, dilakukan inventarisasi dan pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla. Pemantauan titik panas (hotspot) dan potensi munculnya titik api juga diminta dilakukan secara berkala.
“Setiap kegiatan pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan juga harus segera dihentikan sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas,” jelasnya.
Menurut Bupati, kesiapsiagaan menjadi hal penting selama musim kemarau. Personel, sarana dan prasarana serta peralatan penanganan Karhutla harus dipastikan dalam kondisi siap sehingga apabila terjadi kebakaran, penanganan dapat dilakukan secara cepat.
Masyarakat diminta segera melapor
Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, aparatur pemerintah, pemangku kepentingan maupun masyarakat dapat melakukan koordinasi melalui Call Center 112, Satpol PP, dan/atau langsung kepada BPBD Kabupaten Sumenep.
Pemkab Sumenep berharap seluruh pihak tidak hanya bergerak ketika kebakaran telah terjadi, tetapi mengutamakan langkah pencegahan sejak dini.
“Seluruh stakeholder dan jajaran terkait memperkuat kerja sama dan koordinasi untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul selama musim kekeringan 2026, sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Sumenep dari ancaman kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.
Pemkab Sumenep juga menekankan agar upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla tetap memperhatikan serta menghargai kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.
