SUMENEP – Langkah strategis yang dilakukan Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., demi memperkuat keamanan dan keselamatan wilayah perairan Kepulauan Masalembu mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
Apresiasi tersebut disampaikan Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., menyusul diterbitkannya surat permohonan Bupati Sumenep kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) di Jakarta terkait usulan pembangunan Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di Kepulauan Masalembu.
Surat bernomor 200.1.3.1/5/401/2026 tersebut diterbitkan pada 31 Agustus 2026. Melalui surat itu, Bupati Sumenep mengusulkan pembangunan Posal di Kepulauan Masalembu untuk memperkuat keamanan, ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat permohonan tersebut dijelaskan, keberadaan Posal diperlukan untuk memperkuat kedaulatan wilayah maritim Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan di wilayah perairan bagian utara Jawa Timur, khususnya Kepulauan Masalembu.
Kepulauan Masalembu memiliki posisi geografis yang strategis karena merupakan bagian dari Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional.
Selain berada di kawasan jalur pelayaran, Masalembu juga memiliki potensi perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat serta berada pada jalur lalu lintas perdagangan.
Karena itu, kehadiran Posal dinilai dapat mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah perairan yang memiliki aktivitas cukup tinggi.
Dalam usulannya, Bupati Sumenep menyebut keberadaan Posal dapat mendukung sejumlah tugas, antara lain intelijen maritim, operasi keamanan laut, penanganan kondisi darurat, penegakan hukum laut serta pembinaan potensi maritim.
Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Ahmad Juhairi menyambut baik langkah Bupati Sumenep tersebut.
Ia menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih atas diterbitkannya surat permohonan pembangunan Posal di Kepulauan Masalembu.
Menurutnya, keberadaan Posal merupakan salah satu kebutuhan yang selama ini diharapkan masyarakat Kepulauan Masalembu, terutama para nelayan.
“Keberadaan Pos TNI Angkatan Laut ini merupakan salah satu institusi negara yang sangat diharapkan oleh masyarakat Masalembu, khususnya masyarakat nelayan,” kata Ahmad Juhairi.
Ia menjelaskan, harapan tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah perairan Masalembu.
Salah satunya adalah aktivitas kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang dinilai berpotensi merusak ekosistem laut. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi mata pencaharian masyarakat.
Selain persoalan aktivitas penangkapan ikan, keselamatan masyarakat juga menjadi perhatian. Risiko kecelakaan laut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah perairan Masalembu.
Karena itu, menurut Ahmad Juhairi, kehadiran Posal diharapkan dapat memperkuat pengawasan wilayah laut sekaligus mendukung upaya penanganan berbagai persoalan yang terjadi di perairan Masalembu.
Ahmad Juhairi berharap usulan pembangunan Posal yang telah disampaikan Bupati Sumenep tersebut mendapat respons positif dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan pihak terkait lainnya.
Ia menilai, keberadaan Posal tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga memiliki kaitan dengan keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah perairan.
“Kami berharap permohonan usulan pembangunan Pos TNI Angkatan Laut ini dapat segera mendapatkan respons positif dari Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Ia berharap proses usulan tersebut dapat ditindaklanjuti hingga pembangunan Posal benar-benar terealisasi di Kepulauan Masalembu.
Bagi masyarakat Masalembu, kehadiran unsur TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pengamanan perairan, keselamatan nelayan, penegakan hukum di laut serta perlindungan terhadap potensi maritim.
Dengan telah diajukannya permohonan pembangunan Posal tersebut, masyarakat kini menantikan tindak lanjut dari pemerintah pusat dan pihak terkait agar kebutuhan pengamanan wilayah perairan Kepulauan Masalembu dapat segera diwujudkan.
