Cibinong, 11 September 2024 – Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR) mengadakan audiensi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor untuk membahas perizinan satu pintu yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan.
Pertemuan ini berfokus pada kemudahan akses pelayanan publik, inovasi teknologi, dan transparansi perizinan usaha yang menjadi sorotan masyarakat.
Acara yang berlangsung di Kantor DPMPTSP, Jl. Tegar Beriman No. 40, dihadiri oleh para pejabat dari DPMPTSP dan AIPBR. Sambutan pembuka disampaikan oleh Sekretaris DPMPTSP, Rista Amelia Adhi, S.STP., M.M., yang menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah dan media dapat terus ditingkatkan demi keterbukaan informasi publik, terutama dalam hal perizinan usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala DPMPTSP, R. Irwan Purnawan, S.H., M.H., M.Kn., memaparkan peran penting DPMPTSP dalam pelayanan publik berbasis elektronik, termasuk Online Single Submission (OSS) dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Irwan menekankan pentingnya kolaborasi dengan AIPBR untuk meningkatkan transparansi dan inovasi dalam layanan publik.
Dalam sesi diskusi, Sekretaris Umum AIPBR, Rachman, menyampaikan kritik terkait kurangnya sosialisasi tentang OSS, di mana banyak masyarakat yang masih kebingungan dengan sistem perizinan online ini.
“Masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, masih terjebak dalam birokrasi manual karena kurangnya pemahaman terhadap OSS,” ujar Rachman.
Irwan Purnawan menjelaskan bahwa OSS bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi. Namun, ia mengakui bahwa perlu ada sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini dengan baik.
Purba, Dewan Penasehat AIPBR, menyoroti pelanggaran terkait perizinan reklame yang sering diabaikan. Ia mendesak DPMPTSP untuk memperketat pengawasan dan mempercepat proses perizinan reklame, agar tidak ada lagi alasan bagi pelaku usaha untuk memasang reklame tanpa izin.
Menanggapi hal ini, Irwan menjelaskan bahwa DPMPTSP sudah menyediakan sistem online untuk pengurusan izin reklame, dan pengawasan akan terus diperkuat.
Wakil Ketua AIPBR, Priyono, mengangkat isu rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke MPP.
Menurutnya, masyarakat lebih sering memilih jalur konvensional daripada menggunakan layanan modern di MPP. Priyono menyarankan perlunya inovasi agar MPP lebih dikenal luas dan menarik bagi masyarakat.
Irwan Purnawan menjelaskan bahwa MPP melayani 84 jenis perizinan dan administrasi publik lainnya. “Kami terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan MPP dan berharap media dapat membantu dalam sosialisasi ini,” ujarnya.
Audiensi ini menghasilkan berbagai masukan konstruktif dan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Bogor. Ketua Umum AIPBR, Alif Simanjuntak, mengapresiasi DPMPTSP atas keterbukaannya dalam berdiskusi.
“Kami siap mendukung sosialisasi perizinan dan memberikan masukan konstruktif demi layanan publik yang lebih baik,” ungkap Alif.
Audiensi berakhir dengan suasana yang hangat dan penuh semangat kerja sama. Kedua belah pihak sepakat untuk terus bekerja sama demi meningkatkan layanan perizinan usaha dan pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Bogor, menuju layanan yang lebih transparan dan inovatif.
Penulis : Rahman
