Dewan Penasehat AIPBR Kritik Pemborosan Anggaran KPU  

Rabu, 25 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor – Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bogor menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Dewan Penasehat Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR), Leonardo Purba, SE., SH.

Pasalnya, pengundian nomor urut calon bupati yang berlangsung pada 23 September 2024 di Hotel Pesona Alam, Cisarua, dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak perlu dan tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Leonardo Purba mengkritik keras penggunaan fasilitas hotel mewah untuk acara resmi tersebut. Menurutnya, tindakan ini mencerminkan ketidakpedulian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penggunaan hotel mewah untuk pengundian nomor urut jelas merupakan pemborosan anggaran. Ini tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang seharusnya dipegang teguh oleh lembaga negara seperti KPU,” tegas Leo.

Ia menambahkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Menghabiskan anggaran untuk fasilitas mewah di tengah kondisi ekonomi yang sulit sangat tidak pantas. Ada banyak keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup, sementara uang rakyat dihamburkan untuk hal-hal yang tidak relevan,” ungkapnya dengan penuh keprihatinan.

Leo juga mengingatkan bahwa KPU memiliki gedung yang memadai di Tegar Beriman, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk acara-acara resmi tanpa mengeluarkan biaya ekstra.

“Gedung KPU di Tegar Beriman sudah cukup representatif. Mengapa harus mengeluarkan dana besar untuk menyewa hotel mewah? Ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat anggaran KPU berasal dari uang rakyat,” tambahnya.

Selain itu, Leo menyerukan agar masyarakat lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh KPU, khususnya terkait penyelenggaraan Pilkada.

“Kami mendesak agar ada audit yang transparan terhadap penggunaan anggaran ini. Jika untuk acara seperti pencabutan nomor urut saja sudah menunjukkan ketidakefisienan, bagaimana dengan penggunaan anggaran di tahap-tahap Pilkada lainnya?” kata Leo, mempertanyakan akuntabilitas lembaga tersebut.

Acara yang digelar dengan kemegahan tersebut, meski berjalan hikmat, tetap dinilai Leo sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap situasi masyarakat. Menurutnya, penggunaan fasilitas mewah dalam acara formal semacam ini bukan hanya tidak relevan, tetapi juga menciptakan kesan bahwa KPU mengabaikan prinsip penghematan yang semestinya dijalankan.

“Transparansi dan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas KPU dalam melaksanakan Pilkada. Kami berharap agar ke depan KPU Kabupaten Bogor bisa lebih bijak dalam menggunakan dana publik,” ujar Leo menutup pernyataannya.

Hingga berita ini diturunkan, KPU Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilontarkan. Sikap diam ini semakin memperkuat skeptisisme publik mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada.

Dengan adanya kritik ini, masyarakat kini semakin menyoroti bagaimana anggaran Pilkada dikelola, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan banyak warga. KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan dapat menjawab keresahan publik dan memperbaiki tata kelola anggaran untuk ke depan.

Penulis : **

Berita Terkait

Polres Kediri Gelar Tes Urine dan Sosialisasi Operasi Keselamatan Semeru
DPW PWDPI Bali Ajak Jaga Tradisi dan Budaya Bali di Hari Raya Pagerwesi
Kantor UPP Kelas III Bawean Gelar Gerai Nasional Pas Kecil dan Pemberian Life Jacket
Simakrama DPW PWDPI Bali Dengan Dit.Intelkam Polda Bali
Gantikan Urip Dharma Yoga, Solichin Resmi Pimpin Lapas Kelas IIA Kediri
HPN, PJ Bupati Bogor Apresiasi Peran Pers dalam Pembangunan 
Togi Siahaan Didapuk Sebagai Ketua GMKI Cabang Toba 
Presiden Prabowo Didesak Cabut Kepres No. 5 Tahun 1985 Tentang HPN

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 18:25 WIB

Polres Kediri Gelar Tes Urine dan Sosialisasi Operasi Keselamatan Semeru

Rabu, 12 Februari 2025 - 14:54 WIB

DPW PWDPI Bali Ajak Jaga Tradisi dan Budaya Bali di Hari Raya Pagerwesi

Selasa, 11 Februari 2025 - 20:59 WIB

Kantor UPP Kelas III Bawean Gelar Gerai Nasional Pas Kecil dan Pemberian Life Jacket

Senin, 10 Februari 2025 - 23:12 WIB

Simakrama DPW PWDPI Bali Dengan Dit.Intelkam Polda Bali

Senin, 10 Februari 2025 - 14:12 WIB

Gantikan Urip Dharma Yoga, Solichin Resmi Pimpin Lapas Kelas IIA Kediri

Minggu, 9 Februari 2025 - 22:15 WIB

HPN, PJ Bupati Bogor Apresiasi Peran Pers dalam Pembangunan 

Minggu, 9 Februari 2025 - 16:51 WIB

Togi Siahaan Didapuk Sebagai Ketua GMKI Cabang Toba 

Minggu, 9 Februari 2025 - 14:00 WIB

Presiden Prabowo Didesak Cabut Kepres No. 5 Tahun 1985 Tentang HPN

Berita Terbaru