Bogor – Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bogor menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Dewan Penasehat Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR), Leonardo Purba, SE., SH.
Pasalnya, pengundian nomor urut calon bupati yang berlangsung pada 23 September 2024 di Hotel Pesona Alam, Cisarua, dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak perlu dan tidak sejalan dengan kepentingan publik.
Leonardo Purba mengkritik keras penggunaan fasilitas hotel mewah untuk acara resmi tersebut. Menurutnya, tindakan ini mencerminkan ketidakpedulian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penggunaan hotel mewah untuk pengundian nomor urut jelas merupakan pemborosan anggaran. Ini tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang seharusnya dipegang teguh oleh lembaga negara seperti KPU,” tegas Leo.
Ia menambahkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Bogor yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Menghabiskan anggaran untuk fasilitas mewah di tengah kondisi ekonomi yang sulit sangat tidak pantas. Ada banyak keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup, sementara uang rakyat dihamburkan untuk hal-hal yang tidak relevan,” ungkapnya dengan penuh keprihatinan.
Leo juga mengingatkan bahwa KPU memiliki gedung yang memadai di Tegar Beriman, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk acara-acara resmi tanpa mengeluarkan biaya ekstra.
“Gedung KPU di Tegar Beriman sudah cukup representatif. Mengapa harus mengeluarkan dana besar untuk menyewa hotel mewah? Ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat anggaran KPU berasal dari uang rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Leo menyerukan agar masyarakat lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh KPU, khususnya terkait penyelenggaraan Pilkada.
“Kami mendesak agar ada audit yang transparan terhadap penggunaan anggaran ini. Jika untuk acara seperti pencabutan nomor urut saja sudah menunjukkan ketidakefisienan, bagaimana dengan penggunaan anggaran di tahap-tahap Pilkada lainnya?” kata Leo, mempertanyakan akuntabilitas lembaga tersebut.
Acara yang digelar dengan kemegahan tersebut, meski berjalan hikmat, tetap dinilai Leo sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap situasi masyarakat. Menurutnya, penggunaan fasilitas mewah dalam acara formal semacam ini bukan hanya tidak relevan, tetapi juga menciptakan kesan bahwa KPU mengabaikan prinsip penghematan yang semestinya dijalankan.
“Transparansi dan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas KPU dalam melaksanakan Pilkada. Kami berharap agar ke depan KPU Kabupaten Bogor bisa lebih bijak dalam menggunakan dana publik,” ujar Leo menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, KPU Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilontarkan. Sikap diam ini semakin memperkuat skeptisisme publik mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada.
Dengan adanya kritik ini, masyarakat kini semakin menyoroti bagaimana anggaran Pilkada dikelola, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan banyak warga. KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan dapat menjawab keresahan publik dan memperbaiki tata kelola anggaran untuk ke depan.
Penulis : **
