PROBOLINGGO, Detikzone.id – Sebuah perangkat publik seharga Rp 4 miliar kini menjadi sorotan panas di Kabupaten Probolinggo. Videotron milik Pemkab Probolinggo, yang digadang-gadang sebagai media informasi dan promosi daerah, ternyata hanya beroperasi 6 jam sehari, sementara biaya listrik tahunan yang harus dikeluarkan mencapai sekitar Rp 100 juta.
Pengadaan videotron ini awalnya direncanakan sebagai sarana informasi modern yang dapat dimanfaatkan selama 24 jam penuh. Namun, kenyataan berbicara lain. Karena daya listrik yang sangat tinggi, Pemkab Probolinggo memutuskan membatasi jam operasional: mulai pukul 08.00 – 10.00 WIB di pagi hari, dan pukul 20.00 – 22.00 WIB di malam hari.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kab. Probolinggo, Ulfiningtyas, menjelaskan bahwa biaya listrik selama ini masih ditangani oleh Bagian Umum karena Diskominfo belum memiliki anggaran khusus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk saat ini, anggaran tagihan listrik vidiotron ada pada Bagian Umum. Tahun depan, Diskominfo akan mulai mengelolanya secara mandiri,” ujar Ulfi, mantan Camat Dringu, Kamis (21/08/2025).
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Kab. Probolinggo, Yuwanita, menambahkan bahwa tagihan listrik per bulan berbeda-beda tergantung pemakaian. Rata-rata satu unit vidiotron menghabiskan sekitar Rp 2,3 juta per bulan, angka yang cukup fantastis mengingat perangkat ini hanya aktif 6 jam sehari.
Fenomena ini memicu pertanyaan publik: apakah investasi Rp 4 miliar ini sepadan dengan manfaat yang diterima? Efisiensi listrik menjadi alasan utama, namun pembatasan operasional yang ketat membuat fungsi videotron sebagai sarana informasi publik terlihat minimal.
Sejumlah warga dan pengamat menilai, keputusan ini menggambarkan ketidaksiapan Pemkab Probolinggo dalam mengelola aset mahal.
“Seharusnya, sebelum menggelontorkan Rp 4 miliar, kajian operasional dan biaya listrik sudah dilakukan. Ini terkesan mubazir,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Videotron yang semula diharapkan menjadi ikon modernisasi komunikasi publik kini justru menjadi simbol kontroversi, dengan biaya tinggi tapi fungsi terbatas. Publik menanti langkah tegas Pemkab untuk memastikan perangkat ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan sekadar proyek mewah yang hanya menyala sebentar.
Dengan situasi ini, tantangan besar bagi Pemkab Probolinggo adalah menyeimbangkan investasi teknologi dengan efisiensi biaya dan pemanfaatan optimal. Sebab, Biaya listrik yang menggerus Rp 100 juta per tahun untuk alat yang hanya “menyala sebentar” jelas menimbulkan tanda tanya besar. Anggaran publik seharusnya digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan menjadi ajang pemborosan dan pajangan mahal.
Pengelolaan yang belum terkoordinasi, antara Diskominfo dan Bagian Umum, menunjukkan lemahnya perencanaan dan akuntabilitas. Publik berhak merasa kecewa, dana rakyat disia-siakan, sementara manfaat yang dijanjikan tak kunjung terlihat.
Hal tersebut menjadi simbol kegagalan manajemen dan pemborosan anggaran. Warga harus terus mengawasi, menuntut transparansi, dan menekan pemerintah agar investasi publik benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar proyek mahal untuk pencitraan semata.
Penulis : Moch Solihin
