SEMARANG, Detikzone.id – Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan capaian positif di sektor pertanian. Hingga Oktober 2025, ketersediaan beras diproyeksikan mengalami surplus besar mencapai 1.577.734 ton.
Capaian ini sejalan dengan meningkatnya produktivitas padi gabah kering giling (GKG) yang naik sekitar 353.627 ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menyebutkan bahwa produksi GKG pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai 8.614.010 ton.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Peningkatan tersebut didukung oleh luas panen yang menembus 1.534.490 hektare. Dari total produksi padi itu, beras yang dihasilkan sekitar 4.953.494 ton. Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah yang hanya 3.375.832 ton.
“Jika dihitung rata-rata, setiap bulan Jawa Tengah memiliki surplus 150 ribu ton beras. Dengan data ini, seharusnya pasokan beras di provinsi kita dalam kondisi aman,” ungkap Defransisco dalam rapat koordinasi pertanian, perkebunan, peternakan, dan ketahanan pangan yang berlangsung di Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (18/9/2025).
Meski surplus, ia menekankan pentingnya mengantisipasi permasalahan distribusi. Banyak hasil panen dari Jawa Tengah yang justru keluar ke provinsi lain. Kondisi ini bisa memengaruhi ketersediaan beras lokal apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan yang baik.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik kabar surplus tersebut, namun juga memberikan perhatian serius pada pengelolaan pasca panen.
Ia menilai bahwa keberhasilan produktivitas pertanian harus diiringi dengan sistem distribusi yang tertata agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Produktivitas padi di Jawa Tengah sudah sangat bagus, tetapi jangan sampai kelebihan produksi ini justru tidak bisa dirasakan oleh warga kita sendiri. Tata kelola yang baik sangat penting, supaya beras dari petani bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan malah mengalir keluar tanpa kendali,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan tata kelola beras akan memberi dampak ganda. Selain menjaga ketersediaan pangan di Jawa Tengah, hal ini juga dapat menekan potensi inflasi bahan pokok serta memberikan kepastian harga bagi petani.
Dengan demikian, petani tidak hanya berproduksi, tetapi juga memperoleh keuntungan yang lebih stabil.
Ahmad Luthfi juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha di bidang pertanian.
Ia berharap surplus yang ada bisa menjadi momentum untuk memperkuat Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Surplus ini adalah modal penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan sekaligus berkontribusi bagi ketersediaan pangan nasional,” pungkasnya.
Penulis : Mualim






