SUMENEP — Mawiya (44), warga miskin asal Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, harus menghadapi kenyataan pahit saat ditagih biaya perawatan rumah sakit setelah menolak tindakan amputasi jari kaki yang direkomendasikan dokter RSI Kalianget akibat penyakit diabetes. Ia mengaku kaget dan terpukul ketika mendengar bahwa dirinya harus menjalani amputasi sebagai bagian dari penanganan medis.
“Saya tidak mau diamputasi. Kalau pun Allah mencabut nyawa saya, saya tetap tidak mau kehilangan jari kaki saya.
Yang membuat saya tambah sakit adalah ketika dipaksa membayar secara mandiri jika menolak amputasi. Kebijakan ini benar-benar memberatkan orang miskin seperti kami. Ini tidak adil,” ujarnya seraya menangis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suaminya, Murang, yang bekerja serabutan, hanya bisa mengelus dada. Untuk membayar biaya perawatan sebesar Rp3.450.314, ia terpaksa berutang ke tetangga dan kerabat.
Istrinya dirawat di RSI Kalianget sejak Kamis, 13/11/2025, sore- Minggu, 16/11/2025, siang.
“Negara seharusnya hadir ketika rakyat kecil seperti kami kebingungan. BPJS itu katanya untuk rakyat miskin tapi saat istri saya sakit dan butuh pertolongan, tiba-tiba kami disuruh bayar sendiri hanya karena menolak amputasi. Aturan seperti ini sangat tidak adil bagi orang kecil seperti kami.” ucap Murang.
Ia mengatakan bahwa sejak istrinya dirawat, hidupnya berubah menjadi lingkaran hutang. Ia harus meminjam ke tetangga, saudara, bahkan tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya hanya untuk menutupi biaya yang seharusnya dibantu negara.
“Katanya negara hadir untuk rakyat miskin namun program BPJS yang saya kira bisa menyelamatkan kami ternyata sama sekali tidak berguna dalam keadaan seperti ini,” katanya.
Murang bahkan menyebut bahwa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya lebih peka terhadap kondisi rakyat kecil.
“Kami ini rakyat biasa. Kami hanya minta keadilan. Kalau aturan seperti ini dibiarkan, mau jadi apa orang-orang miskin seperti kami? Saya mohon Presiden Prabowo melihat kasus ini. Jangan sampai kami yang tidak punya apa-apa ini harus menanggung beban karena aturan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil,” sebutnya.
Baginya, konflik antara prosedur medis, regulasi BPJS, dan realitas sosial telah menempatkan mereka dalam posisi yang merugikan dan membuatnya merasa negara tidak sepenuhnya hadir dalam situasi genting seperti ini.
Kepala BPJS Kesehatan Sumenep, Shandy Eko Budilaksono, menjelaskan bahwa pembiayaan layanan kesehatan peserta BPJS sangat bergantung pada indikasi medis yang ditetapkan dokter.
“Dalam regulasi, pasien BPJS yang dirawat dan ditangani dokter spesialis harus mengikuti petunjuk medis demi keselamatan pasien. Jika dokter menilai amputasi adalah tindakan terbaik, maka itu menjadi bagian dari prosedur yang dijamin,” terangnya.
Ia menambahkan, kasus pasien yang menolak tindakan medis termasuk dalam kategori “menolak tindakan dokter”, sehingga ada klausul tertentu yang dapat membuat klaim BPJS tidak berlaku.
“BPJS tetap membayar seluruh biaya dari pasien masuk sampai pulang, selama sesuai indikasi medis. Jika ada tindakan medis yang ditolak, rumah sakit biasanya memiliki prosedurnya sendiri. Namun kalau ada tagihan yang tidak sesuai regulasi, kami akan melakukan verifikasi ulang,” jelas Shandy.
Ia menyarankan keluarga pasien berkomunikasi langsung dengan dokter untuk mencari alternatif medis lain jika memungkinkan.
Sementara, Pihak RSI Kalianget, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp menyampaikan bahwa rumah sakit mengikuti prosedur yang telah diatur oleh BPJS Kesehatan.
“Jika pasien tidak mengikuti rekomendasi medis, khususnya tindakan inti seperti amputasi, maka klaim BPJS tidak bisa diproses karena dianggap unprosedural,” ujar salah satu petugas Custumer Care, Minggu, 16/11/2025.
Pihak RSI mengaku telah berupaya berkoordinasi dengan BPJS sejak malam sebelumnya untuk mencari solusi, namun tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku.
“Kami ini pihak ketiga. Kebijakan ada di BPJS. Dokter, perawat, dan manajemen sudah mengusulkan berbagai langkah, tetapi tetap harus sesuai dengan diagnosa serta prosedur medis,” tambahnya.
Ketika ditanya bagaimana nasib pasien miskin yang tidak mampu membayar biaya perawatan, pihak rumah sakit menyebut masih melakukan konsultasi internal.
“Masih dikonsultasikan,” tegasnya.
Kasus yang menimpa Mawiya membuka kembali pertanyaan besar tentang sejauh mana sistem jaminan kesehatan benar-benar melindungi masyarakat miskin. Ketika warga kecil harus berutang untuk membayar biaya rumah sakit hanya karena memilih mempertahankan anggota tubuhnya, publik patut bertanya apakah aturan yang berlaku sudah cukup humanis dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.
Di tengah janji negara untuk hadir bagi mereka yang lemah, kisah ini menjadi cermin yang memantulkan realitas sebaliknya: masyarakat miskin justru paling mudah tersandung oleh regulasi kesehatan yang kaku. Apakah sistem ini berpihak, atau justru menambah luka bagi mereka yang sedang berjuang hidup.
Penulis : Redaksi
