PWOIN Apresiasi Respons Polda Jabar, Dorong Pengungkapan Dugaan Penyelewengan Dana LASQI

Jumat, 16 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor – 16 Januari 2026 — Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Pusat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang ditempuh DPC PWOIN Kabupaten Bogor bersama LBH Arjuna terkait pelaporan dugaan penyelewengan dana kegiatan Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) ke Polda Jawa Barat.

Ketua Umum PWOIN, Harun, ST., SH., M.I.Kom, menilai pelaporan tersebut sebagai bagian dari partisipasi publik yang konstruktif dalam mendukung tugas Polri, khususnya dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari dana negara.

“Langkah ini bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi untuk memberikan ruang bagi aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan objektif. PWOIN percaya Polda Jabar memiliki kapasitas dan integritas untuk mengungkap fakta secara terang,” ujar Harun dalam pernyataan resminya, Jumat (16/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan penyelewengan dana tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan LASQI yang berlangsung pada 4–7 Desember 2025. Harun menegaskan, pengawalan kasus ini justru menjadi kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan komitmen transparansi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Menurutnya, keterbukaan masyarakat dan insan pers dalam melaporkan dugaan penyimpangan anggaran merupakan bentuk kepercayaan terhadap institusi kepolisian, bukan tekanan. Oleh karena itu, PWOIN mengapresiasi sikap Polda Jabar yang telah menerima laporan tersebut secara terbuka.

“Kami melihat respons Polda Jabar sebagai sinyal positif bahwa Polri hadir dan responsif terhadap laporan masyarakat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum,” katanya.

PWOIN juga menyatakan kesiapan untuk mendukung proses penyelidikan dengan memberikan data, informasi, maupun keterangan tambahan apabila dibutuhkan oleh penyidik, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menutup pernyataannya, Harun mengajak masyarakat dan seluruh elemen sipil untuk menjadikan mekanisme hukum sebagai jalan utama dalam menyikapi dugaan penyimpangan anggaran.

“Keberanian melapor adalah bagian dari kontrol sosial yang sehat. Ketika masyarakat dan Polri berjalan seiring, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin kuat,” pungkasnya.

Penulis : Rahman

Berita Terkait

3.000 Lebih Dapur MBG Ditutup: Ini Kriteria Bermasalah, Cara Cegah, dan Sanksi Jera yang Diperlukan
Isi BBM Sambil Nikmati View Gunung di Pemalang Bikin Betah Pembeli Saat Mengantri
Gotong Royong Literasi, Lapas Cipinang Terima Ribuan Buku untuk Bangun Harapan Warga Binaan
Bangun Sinergitas Dunia Pendidikan, SMPN 1 Petarukan Gelar Silaturahmi
Kampung Unik di Pemalang, Tiap Rumah Miliki Jembatan
PKBM Warga Mandiri Lapas Cipinang Wujudkan Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan
Bupati Pemalang Tegaskan Zero Tolerance Titip-Murid di SPMB 2026, Teken Fakta Integritas Bersama Kepala Sekolah
Berita Penting: Seluruh Pucuk Pimpinan Badan Gizi Nasional Resmi Dicopot Presiden Prabowo

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:13 WIB

Isi BBM Sambil Nikmati View Gunung di Pemalang Bikin Betah Pembeli Saat Mengantri

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:12 WIB

Gotong Royong Literasi, Lapas Cipinang Terima Ribuan Buku untuk Bangun Harapan Warga Binaan

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:56 WIB

Bangun Sinergitas Dunia Pendidikan, SMPN 1 Petarukan Gelar Silaturahmi

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:48 WIB

Kampung Unik di Pemalang, Tiap Rumah Miliki Jembatan

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:47 WIB

PKBM Warga Mandiri Lapas Cipinang Wujudkan Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan

Berita Terbaru