Bogor — Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H yang seharusnya menjadi momentum kebersamaan dan kepedulian, justru muncul gelombang kritik terhadap kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Sejumlah kalangan, mulai dari insan pers hingga aktivis, mempertanyakan arah kebijakan dan empati pemerintah daerah di tengah berbagai persoalan yang mencuat ke permukaan.
Sorotan ini menguat setelah sejumlah wartawan mengaku mengalami perubahan hubungan yang cukup signifikan dengan pemerintah daerah. Jika sebelumnya komunikasi berjalan terbuka dan intens, kini dinilai mulai merenggang. Hal itu semakin terasa ketika beberapa awak media mendatangi kantor SKPD pada Selasa (17/03/2026) untuk menanyakan realisasi Tunjangan Hari Raya (THR), namun mendapat jawaban seragam: tidak ada anggaran.
“Jawabannya sama, tidak ada THR untuk media,” ungkap salah satu wartawan.
Alasan yang disampaikan mengacu pada Surat Edaran pimpinan daerah yang membatasi pemberian terkait momentum hari raya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, polemik muncul setelah sejumlah sumber internal menyebut bahwa surat edaran tersebut tidak secara spesifik mengatur hubungan kemitraan dengan media. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar: apakah ini murni kebijakan administratif atau justru menjadi dalih untuk membatasi relasi dengan insan pers?
Bagi sebagian jurnalis, persoalan ini bukan sekadar soal THR, melainkan bentuk penghargaan terhadap profesi yang selama ini berperan dalam menyampaikan informasi publik dan membangun citra pemerintah. Narasi yang berkembang bahkan menyebut media hanya dimanfaatkan saat momentum politik, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan diraih.
Di sisi lain, kondisi pengelolaan anggaran daerah juga menjadi sorotan. Dengan APBD Kabupaten Bogor yang mencapai sekitar Rp11,7 triliun, publik berharap dampak nyata hingga ke lapisan bawah. Namun fakta di lapangan menunjukkan berbagai kendala: program tersendat, pembayaran kepada kontraktor terhambat, hingga operasional di tingkat kecamatan dan desa yang mengalami kesulitan.
Sejumlah kontraktor mengeluhkan pekerjaan yang telah selesai namun belum dibayar. Di tingkat akar rumput, RT/RW disebut belum merasakan distribusi anggaran secara merata. Bahkan beberapa kecamatan dikabarkan kesulitan menjalankan program dasar.
Kondisi ini semakin kontras ketika melihat alokasi anggaran THR bagi ASN dan PPPK yang mencapai Rp118,3 miliar untuk sekitar 25.318 pegawai. Hal ini menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang besar, namun memunculkan pertanyaan terkait prioritas dan pemerataan pengelolaan anggaran.
Di tengah situasi tersebut, muncul pula perhatian publik terhadap peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejumlah pejabat. Meski secara hukum belum tentu bermasalah, secara etika publik hal ini menimbulkan kesan ketimpangan di tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat dan pegawai kontrak, yang sebagian mengalami keterlambatan gaji dan ketidakjelasan THR.
Aktivis pemerintahan daerah, Rachman, menilai bahwa dugaan penghamburan uang negara untuk kepentingan kelompok tertentu dapat masuk dalam ranah tindak pidana korupsi (tipikor) jika terbukti. Ia juga menyoroti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin (16/03/2026), di mana bupati disebut akan menyerahkan sejumlah berkas laporan kerja ke Polres Bogor.
“Secara mekanisme administrasi, laporan seharusnya disampaikan ke gubernur. Ini yang perlu dijelaskan ke publik,” ujarnya.
Rachman juga mengingatkan agar polemik yang berkembang saat ini dapat dijadikan momentum edukasi dan langkah preventif, agar tata kelola pemerintahan kembali pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Situasi ini menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Ketika hubungan antara pemerintah dan media melemah, maka yang terdampak bukan hanya insan pers, tetapi juga masyarakat luas yang berhak mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka.
Kini publik menanti langkah konkret dan penjelasan terbuka dari Bupati Bogor. Apakah kebijakan yang diambil merupakan bagian dari penegakan aturan, atau justru mencerminkan berkurangnya empati dalam kepemimpinan?
Jika tidak segera dijawab dengan transparansi, maka krisis kepercayaan publik bukan lagi sekadar potensi, melainkan kenyataan yang sulit dihindari.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan.
Penulis : Tim
