SAMPANG, Detikzone.id — Pendistribusian program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat. Program yang semestinya menjamin asupan gizi bagi kelompok rentan itu diduga dijalankan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dianjurkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kekecewaan warga bahkan memuncak hingga muncul penilaian tak wajar terhadap kualitas makanan yang diterima.
“Makannya seperti tidak layak untuk dimakan, malah seperti makanan untuk hewan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polemik ini mencuat setelah ditemukan praktik penyaluran makanan kepada penerima manfaat (PM) menggunakan bungkus kertas, bukan wadah khusus seperti food tray (ompreng). Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran serius terkait kebersihan dan keamanan makanan, terutama karena program ini menyasar kelompok rentan.
Diketahui, program MBG di wilayah tersebut diperuntukkan bagi kelompok B3, yakni balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui (busui). Dengan sasaran tersebut, kualitas gizi dan higienitas makanan seharusnya menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Sejumlah warga mengaku menerima makanan dalam kondisi sudah dibungkus kertas saat diantarkan ke rumah.
“Iya mas, itu MBG untuk saya sebagai ibu menyusui. Saya terima di rumah sudah dibungkus kertas, bukan pakai ompreng. Yang mengantar kader Posyandu,” ungkap Dewi, salah satu penerima manfaat, Minggu (5/4/2026).
Tak hanya persoalan kemasan, keluhan juga muncul terkait porsi makanan yang dinilai sangat minim dan tidak sebanding dengan kebutuhan gizi ibu menyusui. Dalam satu paket, hanya berisi sedikit nasi, sepotong lauk kecil, tempe orek, sayur, satu saus sachet, dan satu buah salak.
“Menunya sedikit sekali, seperti makanan anak kecil. Tidak cukup,” keluhnya.
Di sisi lain, Saroh, kader Posyandu Dusun Somber, mengakui bahwa distribusi makanan menggunakan bungkus kertas merupakan inisiatif di lapangan.
Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk mempermudah proses penyaluran langsung ke rumah penerima manfaat.
“Kalau dari dapur sebenarnya pakai ompreng. Tapi oleh kader dialihkan ke kertas karena lebih praktis saat diantar. Dari dapur juga tidak masalah, yang penting tetap sampai ke penerima,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak dapur sebenarnya telah menyediakan wadah plastik transparan (thinwall). Namun, keterbatasan jumlah wadah menjadi kendala karena sebagian tidak kembali setelah digunakan oleh penerima manfaat.
“Sebagian thinwall tertinggal di rumah penerima yang tidak ada orangnya, jadi tidak terkumpul semua. Akhirnya sebagian dibungkus kertas minyak,” paparnya.
Lebih lanjut, Saroh menyebut penggunaan kertas tersebut juga sempat dikoordinasikan dengan pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sampang Tambelangan Banjarbillah. Meski tidak disediakan langsung, penggunaan kertas diperbolehkan dengan catatan kader menyiapkannya sendiri.
“Dari dapur memperbolehkan pakai kertas, tapi harus beli sendiri,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur SPPG Sampang Tambelangan Banjarbillah belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi kepada Kepala SPPG, Lailatul Fitria, melalui pesan dan panggilan telepon belum mendapat respons.
Kondisi ini memperlihatkan adanya celah serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Padahal, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ketidaksesuaian prosedur tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas layanan, tetapi juga dapat berdampak langsung pada kesehatan penerima manfaat.
Penulis : A. Junaidi
