PROBOLINGGO, – Pemerintah Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi harus dibuktikan melalui hasil kerja yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui penutupan Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor BKPSDM Kabupaten Probolinggo, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penutupan pelatihan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto. Turut hadir perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP RI Dwijo Warsito bersama jajaran Perwakilan BPKP Jawa Timur.
Selama lima hari, para peserta mendapatkan pembekalan terkait implementasi SAKIP melalui metode pembelajaran kombinasi. Tahap awal dilaksanakan secara daring pada 3 hingga 4 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan tatap muka pada 8 sampai 10 Juni 2026.
Sebanyak 30 aparatur sipil negara dari Inspektorat, Bagian Organisasi, BKPSDM, dan Bappelitbangda mengikuti pelatihan tersebut. Mereka dibekali kemampuan menyusun perencanaan kinerja, menyelaraskan indikator program serta mengukur capaian organisasi secara lebih tepat dan terarah.
Dalam sambutannya, Sekda Ugas Irwanto mengingatkan bahwa pelatihan bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, ilmu yang diperoleh harus menjadi bekal untuk memperbaiki sistem kerja di masing-masing perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas sehingga penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
“Pelatihan ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi menjadi langkah awal untuk membangun budaya kerja yang lebih fokus pada hasil. Masyarakat berhak mengetahui manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.
Ugas menjelaskan, penerapan SAKIP yang baik akan membantu perangkat daerah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut pascapelatihan, seluruh peserta diminta segera melakukan penyempurnaan dokumen SAKIP di unit kerja masing-masing. Hasil konsultasi dan pendampingan bersama narasumber BPKP diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat pohon kinerja dan indikator kinerja utama pada setiap perangkat daerah.
Selain itu, peserta juga didorong untuk mengubah pola kerja yang selama ini lebih berorientasi pada penyerapan anggaran menjadi budaya kerja yang menitikberatkan pada capaian hasil dan manfaat program.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah. Sebab keberhasilan implementasi SAKIP tidak dapat dicapai oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen birokrasi.
Dari sisi hasil pelatihan, seluruh peserta dinyatakan lulus dengan predikat sangat baik. Evaluasi yang dilakukan oleh tim Pusdiklatwas BPKP menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.
Tiga peserta berhasil mencatatkan capaian terbaik berdasarkan peningkatan nilai dari pre-test ke post-test. Peringkat pertama diraih Sri Syarif Fitriani dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo dengan nilai post-test sempurna 100. Peringkat kedua diraih Riska Dyah Permata dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo dengan nilai akhir 100. Sedangkan posisi ketiga ditempati Wiesda Candra Rasida dari Bagian Organisasi yang juga berhasil memperoleh nilai 100 pada post-test.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap semangat akuntabilitas tidak berhenti di ruang kelas. Pengetahuan yang diperoleh para pe
Penulis : Moch Solihin
