Nasional – Pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, setelah namanya disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Lilur menyusul munculnya nama Djaka Budhi Utama dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Menurut Gus Lilur, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi pembantu Presiden yang mampu menjaga penerimaan negara, memperkuat tata kelola cukai, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Namun jika ada pejabat yang justru menjadi sorotan dalam perkara hukum, tentu perlu dilakukan evaluasi secara serius demi menjaga marwah pemerintahan,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).
Gus Lilur menyoroti fakta persidangan yang mengungkap adanya kode tertentu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa kasus dugaan suap importasi barang. Dalam persidangan tersebut, jaksa KPK membacakan keterangan yang menyebut adanya dugaan aliran dana miliaran rupiah yang dikaitkan dengan kode tertentu.
Selain itu, ia juga menyinggung informasi yang terungkap dalam persidangan mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang yang kini menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Di tengah sorotan tersebut, Djaka Budhi Utama diketahui tampil dalam konferensi pers terkait keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai bersama aparat terkait. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita jutaan batang rokok ilegal dengan nilai barang dan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Namun, menurut Gus Lilur, keberhasilan penindakan di lapangan tidak boleh menutupi persoalan yang lebih mendasar terkait integritas dan tata kelola institusi.
Ia menilai penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyentuh akar persoalan yang selama ini berkontribusi terhadap maraknya pelanggaran di sektor kepabeanan dan cukai.
“Kita tentu mendukung penindakan terhadap rokok ilegal maupun pelanggaran lainnya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem yang bersih, transparan, dan memiliki integritas tinggi,” katanya.
Gus Lilur menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk melemahkan institusi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya perbaikan tata kelola negara.
Menurutnya, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki integritas, keberanian, dan komitmen kuat dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
“Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pejabat yang bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan keberanian dalam membela kepentingan negara. Kepercayaan publik harus terus dijaga,” tegasnya.
Gus Lilur juga menilai bahwa berbagai agenda reformasi di sektor perpajakan, kepabeanan, dan penerimaan negara hanya akan berjalan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik.
Karena itu, ia berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pejabat publik guna memastikan seluruh program strategis nasional dapat berjalan secara optimal dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
“Republik ini membutuhkan orang-orang terbaik untuk mengelola institusi negara. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
