PROBOLINGGO – Realisasi anggaran paket pelatihan kerja, sewa tempat, bantuan alat, hingga pengadaan seragam senilai ratusan juta rupiah belum mampu menekan angka pengangguran di Kota Probolinggo secara signifikan pada tahun 2025.
Data terbaru menunjukkan grafik pengangguran di kota mangga ini justru mengalami tren kenaikan sebesar 0,48 persen dibanding tahun sebelumnya, hingga menyentuh angka 4,49 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, angkat bicara. Menurutnya, terdapat perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat umum dalam mendefinisikan status pengangguran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara metodologi, jika seseorang sudah bekerja minimal satu jam dalam seminggu, mereka sebenarnya tidak dikategorikan sebagai penganggur. Misalkan ada anggota keluarga yang berjualan online, membuat kue, atau memasak untuk menghasilkan uang,” ujar Budiono,kamis (18/6/2026).
Namun, Budiono mengakui masyarakat luas masih menganggap “bekerja” harus di instansi pemerintahan atau perusahaan formal. Selain itu, ia mengidentifikasi adanya kendala komunikasi di lapangan, di mana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali tidak tersosialisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah.Untuk mengatasi hambatan data ini, Pemerintah Kota (Pemkot) langsung bergerak cepat menggelar pertemuan strategis.
“Pagi ini kami mengumpulkan pihak BPS, lurah, dan jajaran Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK). Kami meminta para lurah untuk membantu memvalidasi data langsung di lapangan,” tegasnya.
Jika menilik ke belakang, angka pengangguran di Kota Probolinggo memang fluktuatif. Pada tahun 2023, angka pengangguran sempat berada di posisi 4,93 persen, kemudian berhasil ditekan turun menjadi 4,44 persen, sebelum akhirnya merangkak naik kembali menjadi 4,49 persen pada tahun 2025.
Budiono menilai riak kenaikan ini merupakan hal yang wajar mengingat dinamika dunia industri saat ini yang sedang tidak menentu. Pemkot sebelumnya telah menginisiasi kerja sama erat dengan sejumlah perusahaan lokal. Namun, badai efisiensi merusak rencana tersebut.
“Seiring berjalannya waktu, ada perubahan manajemen, efisiensi ketat, hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor swasta. Akibatnya, perusahaan-perusahaan mengurangi volume kerja sama dengan Pemkot. Jika dulu rata-rata mereka bisa merekrut hingga 100 karyawan setiap bulan, sekarang kuotanya berkurang drastis,” beber Sekda.
Menyikapi ruang kerja swasta yang menyempit, Pemkot Probolinggo mengeluarkan desakan keras kepada para pelaku usaha setempat. Budiono meminta komitmen industri untuk lebih peka dan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal asal Kota Probolinggo.
Langkah ini selaras dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) yang menargetkan angka pengangguran ditekan hingga kisaran tiga persen.Ke depan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan merombak strategi pelatihan kerja agar anggaran ratusan juta rupiah yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.Disnaker berkomitmen menyiapkan personel serta perawatan yang matang, namun dengan sistem seleksi perjanjian yang jauh lebih ketat.
“Saat kondisi ekonomi membaik, kami akan menjalin kerja sama baru dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki keahlian SDM spesifik yang belum pernah terjamah sebelumnya. Penyesuaian anggaran akan dilakukan agar saat agenda Job Fair digelar, lowongan yang disampaikan perusahaan benar-benar riil dan sesuai kebutuhan pasar,” pungkas Budiono.
Penulis : Moch Solihin
