PROBOLINGGO – Geliat hiburan besar tahunan di Kota Probolinggo (semipro) dipastikan akan kembali menyapa masyarakat dalam waktu dekat. Mengambil tempat di Stadion Bayuangga, gelaran akbar yang dinantikan publik ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari penuh, mulai tanggal 3 hingga 12 Juli mendatang.
Event rutin tahunan ini sempat memicu perbincangan hangat setelah pamflet dan poster digitalnya beredar luas. Skala acara yang masif tentu memicu pertanyaan publik mengenai sumber pendanaan, mengingat operasional pasar malam atau panggung hiburan sebesar ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo Muhammad Abas memberikan klarifikasi terkait porsi andil pemerintah. Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tidak mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sama sekali untuk mendanai acara ini.
“Pemkot tidak ada anggaran khusus untuk acara event ini. Peran kami murni memberikan support (dukungan) penuh serta fasilitasi izin tempat agar seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” jelas Kepala Dispora,sabtu (20/6/2026).
Di balik layar, kepastian bergulirnya pesta rakyat ini murni digerakkan oleh profesionalisme pihak penyelenggara atau Event Organizer (EO). Melalui skema sinergi bisnis yang matang, pihak EO bergerak mandiri membangun kerja sama taktis dengan sejumlah pihak sponsor swasta.
Biaya operasional dan pelaksanaan sepenuhnya ditanggung melalui kesepakatan komersial antara EO dan pihak sponsor tersebut.Meski pembiayaannya bersifat mandiri dan swasta, kolaborasi dengan elemen birokrasi tetap berjalan harmonis.
“Pihak EO telah melakukan koordinasi dan kerja sama resmi dengan Pemkot Probolinggo terkait manajemen lokasi, dampak lalu lintas, hingga kebersihan area stadion selama 10 hari pergelaran”pungkasnya
Dengan kepastian jadwal pada 3-12 Juli nanti, masyarakat Kota Probolinggo dipastikan tetap bisa menikmati hiburan berkelas tahunan tanpa harus membebani kas daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa ruang hiburan publik yang besar tetap bisa eksis melalui kolaborasi kreatif antara sektor swasta dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Penulis : Moch Solihin
