PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen mendukung penuh program efisiensi anggaran belanja daerah melalui transisi energi pada kendaraan dinas. Langkah strategis ini diawali langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota yang kini mulai beralih menggunakan mobil listrik sebagai sarana transportasi operasional sehari-hari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif yang ditunjukkan oleh pucuk pimpinan daerah tersebut. Menurutnya, keputusan ini menjadi respons konkret pemerintah daerah terhadap dinamika energi global serta fluktuasi harga komoditas minyak fosil.
“Tentu saja kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah strategis Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang telah menjadi pelopor dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi dinas sehari-hari,” ujar Budiono Wirawan saat memberikan keterangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan respons strategis Pemkot terhadap dinamika energi global, efisiensi anggaran belanja daerah, serta komitmen konkret untuk menjadi pelopor transisi energi.
Berdasarkan data simulasi performa kendaraan dengan parameter jarak tempuh konsisten 1.000 kilometer per bulan, penggunaan kendaraan listrik terbukti memangkas pengeluaran transportasi bulanan secara signifikan. Biaya pengisian daya mengacu pada tarif maksimal PLN sebesar Rp1.700 per kWh, sementara kendaraan konvensional diasumsikan memiliki rasio konsumsi BBM rata-rata 1:10 (membutuhkan 100 liter per bulan).
Hasil komparasi menunjukkan efisiensi biaya energi mobil listrik mampu mencapai lebih dari 70% per bulan,
BYD Denza (Kapasitas Baterai 103 kWh): Membutuhkan biaya operasional sekitar Rp340.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan pengguna Pertamax (Rp1.230.000/bulan) atau Dexlite (Rp1.300.000/bulan), anggaran yang diselamatkan mencapai Rp10.680.000 hingga Rp11.520.000 per tahun.
BYD Sealion 7 (Kapasitas Baterai 82,56 kWh): Mencatatkan konsumsi energi yang lebih efisien, yakni sekitar Rp283.333 per bulan.
Sekda menambahkan, Melihat potensi penghematan finansial domestik yang sangat besar tersebut, Pemkot Probolinggo bergerak cepat merencanakan perluasan penggunaan kendaraan listrik ke tingkat pemangku wilayah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2026.
“Pada perubahan APBD 2026 ini, sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pemkot juga berencana melakukan pengadaan kendaraan listrik untuk camat dan lurah. Jadi untuk camat berupa mobil listrik dan lurah berupa sepeda motor listrik,” tambah Sekda Budiono.
Total pengadaan yang direncanakan mencakup 5 sepeda motor listrik untuk 5 camat di wilayah Kota Probolinggo.
Sumber pendanaan transisi ini nantinya akan dioptimalkan melalui penghematan biaya pengisian energi, efisiensi ongkos servis berkala, serta tambahan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil lelang penjualan aset kendaraan dinas roda dua dan roda empat konvensional yang digantikan.
Langkah operasional ini diharapkan menjadi stimulus nyata bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat luas di Kota Probolinggo untuk tidak lagi melihat kendaraan listrik sebagai sekadar tren gaya hidup, melainkan sebagai pilihan finansial dan lingkungan yang strategis bagi masa depan.
Penulis : Red
