SUMENEP, Detikzone.id — Empat jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi berganti nakhoda. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik dan mengambil sumpah empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni pergantian pejabat. Di balik pengucapan sumpah jabatan, tersimpan tuntutan besar agar para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru mampu menghadirkan perubahan nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Empat pejabat yang dilantik yakni Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Achmad Fauzi menegaskan, pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Visi dan misi pemerintah daerah, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi program yang konkret, terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Integritas Jadi Harga Mati
Bupati menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif. Setiap kepala OPD dituntut mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan diminta meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, menyediakan infrastruktur perumahan yang layak, sekaligus memperkuat pelayanan di bidang perhubungan.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut mampu menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur politik.
Tantangan berbeda menanti Kepala Pelaksana BPBD. Kamiluddin diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Penanganan bencana, kata Bupati, harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sedangkan Kepala Satpol PP diminta menegakkan Peraturan Daerah secara tegas dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Bupati: Jangan Bekerja Sendiri-sendiri
Achmad Fauzi juga mengingatkan para kepala OPD agar tidak bekerja sendiri-sendiri. Menurutnya, kompleksitas persoalan pemerintahan membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi lintas sektor.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Ia juga mendorong pejabat yang baru dilantik untuk terus melahirkan inovasi dan tidak cepat berpuas diri. Setiap perangkat daerah harus mampu merespons perubahan serta kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat dan berbasis data.
Bagi Bupati, ukuran keberhasilan sebuah OPD tidak berhenti pada tuntasnya administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari seberapa besar masyarakat merasakan manfaat atas kehadiran pemerintah.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
