PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan ketertiban umum. Melalui langkah kolaboratif, mereka menggelar Operasi Gabungan yang tidak hanya fokus pada ketertiban lalu lintas, tetapi juga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Aktivitas penertiban ini dipusatkan di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Dringu, pada Kamis (3/9/2026) pagi.
Dimulai sejak pukul 06.00 hingga 07.30 WIB di bawah cuaca yang cerah, operasi ini melibatkan kekuatan penuh dari unsur Polres Probolinggo, Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Bapenda Provinsi Jawa Timur UPT Probolinggo, serta Jasa Raharja Probolinggo.
Sebanyak 11 personel Polres Probolinggo bersama masing-masing tujuh personel dari BPPKAD Kabupaten dan Bapenda Provinsi bahu-membahu di lapangan. Kegiatan diawali dengan apel persiapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Ali Rifqi Mubarok. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya profesionalisme dan pengaturan alur kendaraan yang rapi agar pelayanan publik tetap berjalan prima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Operasi kali ini menampilkan wajah penegakan hukum yang berbeda. Petugas tidak sekadar menjatuhkan sanksi atau melakukan penindakan, melainkan mengedepankan pendekatan humanis dengan menyediakan ruang pelayanan langsung bagi pengendara yang ingin melunasi kewajiban perpajakannya di tempat.Dari hasil evaluasi pasca-kegiatan, petugas melakukan penindakan terhadap 17 unit kendaraan roda dua, sementara untuk kendaraan roda empat tercatat nihil penindakan. Di sisi lain, kemudahan akses yang disediakan di lokasi operasi langsung dimanfaatkan oleh warga. Terbukti, terdapat dua transaksi pembayaran PKB spontan di tempat dengan total penerimaan mencapai Rp540.000.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, menegaskan bahwa operasi gabungan ini merupakan simbol sinergi kuat antar-instansi demi membangun kesadaran kolektif masyarakat.
“Operasi gabungan ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain tertib berlalu lintas, kami juga mendorong masyarakat agar semakin patuh memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Kristiana.
Ia menambahkan, kehadiran layanan bayar di tempat sengaja dihadirkan untuk memangkas birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada warga yang belum sempat membayar pajak.
“Kami berharap pelayanan seperti ini dapat memberikan kemudahan. Ketika masyarakat mendapatkan informasi sekaligus akses pelayanan yang lebih dekat, kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya juga diharapkan semakin meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kristiana mengingatkan bahwa kontribusi dari sektor pajak kendaraan sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pendekatan edukatif jauh lebih diutamakan ketimbang sekadar hukuman fiskal.
“Bagi kami, yang terpenting bukan hanya penindakan, tetapi juga edukasi dan pelayanan. Masyarakat perlu memahami bahwa membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban sekaligus bagian dari kontribusi untuk mendukung pembangunan daerah,” terangnya memungkasi.
Penulis : Moch Solihin
