JAKARTA, Detikzone.id — Rapat formatur pertama dalam proses penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat sorotan. Perdebatan mengenai komposisi kepengurusan, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen), dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka profesionalitas dan keterwakilan wilayah.
Pandangan tersebut disampaikan HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, warga NU yang menyebut dirinya sebagai kiai kampung. Ia menilai Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, memiliki ruang untuk menyusun kepengurusan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan organisasi.
Salah satu nama yang disebut dalam dinamika tersebut adalah Lukman Edy. Menurut Khalilur, Lukman Edy memiliki pengalaman sebagai mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan mantan Sekretaris Jenderal PKB.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Khalilur menilai pengalaman dan kapasitas seseorang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan posisi strategis di PBNU.
“Dengan menyodorkan dua fakta obyektif dan egaliter, yakni profesional-mumpuni serta keterwakilan wilayah, penyusunan pengurus PBNU harus mengutamakan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti munculnya narasi yang mengaitkan dinamika penyusunan kepengurusan PBNU dengan kembalinya pengaruh PKB. Khalilur menyebut narasi tersebut sebagai tudingan yang perlu disikapi secara bijak dan tidak dijadikan dasar untuk menghakimi proses organisasi.
Menurutnya, PBNU merupakan organisasi tingkat nasional sehingga komposisi kepengurusannya idealnya mencerminkan keberagaman wilayah dan kader NU dari seluruh Indonesia.
“PBNU memang bukan PWNU Jawa Timur. Rais Aam dari Jawa Timur, Ketua Umum PBNU juga dari Jawa Timur. Masa jabatan dan posisi strategis lainnya diisi orang Jawa Timur semua?” katanya.
Khalilur berharap kepengurusan PBNU ke depan tidak hanya merepresentasikan satu wilayah, tetapi mampu menghadirkan wajah NU Indonesia secara lebih luas.
Ia mengatakan, perbedaan pandangan dalam proses penyusunan pengurus merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak berkembang menjadi fitnah atau saling menyerang.
“PBNU harus menjadi representasi NU Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur. Saya mendukung Gus Kikin menyusun kepengurusan yang profesional, egaliter dan mencerminkan keterwakilan seluruh wilayah,” tegasnya.
Khalilur juga meminta seluruh elemen NU memberikan ruang kepada Gus Kikin untuk menjalankan mandatnya dalam menyusun kepengurusan PBNU.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai Panjenengan. Bismillah,” pungkasnya.
Penulis : Anton







