BANGKALAN — Persoalan pendidikan dan kemiskinan di Madura kembali menjadi sorotan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggelar Festival Pendidikan di Gedung Pertemuan R.P. Mohammad Noer UTM, Rabu malam (23/9/2026).
Mengusung tema “Membaca Rapor Pendidikan Kita: Suara Mahasiswa dan Fakta Media”, forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk membedah kondisi pendidikan melalui perspektif mahasiswa, aktivis dan media.
Ketua BEM FKIP UTM, Dimas Hanafi Putra, mengatakan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton terhadap berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendidikan adalah persoalan bersama. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berani membaca persoalan, menyuarakan temuan dan ikut mendorong perubahan,” ujar Dimas.
Menurutnya, forum semacam itu penting untuk mempertemukan gagasan mahasiswa dengan realitas pendidikan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Malang (Presma UM), Maulana Nazil Al Haq, menilai persoalan pendidikan tidak cukup dibaca hanya melalui kebijakan maupun angka statistik.
Menurutnya, pengalaman masyarakat yang menerima dampak langsung dari kebijakan pendidikan juga perlu menjadi bagian penting dalam membaca persoalan tersebut.
“Aktivisme mahasiswa harus hadir untuk membaca persoalan pendidikan secara kritis. Data penting, tetapi mahasiswa juga harus mampu melihat realitas di balik data tersebut,” katanya.
Dari perspektif jurnalistik, Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), M. Khairul Umam, menyoroti pentingnya data dalam membedah persoalan kemiskinan dan pendidikan, khususnya terkait angka putus sekolah di Kabupaten Bangkalan.
Pria yang juga berprofesi sebagai dosen tersebut menyebut terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok usia di Bangkalan.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan yang dipaparkan dalam forum tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 2023 mencapai 99,75 persen untuk kelompok usia 7–12 tahun. Pada usia 13–15 tahun, angkanya berada di level 95,68 persen.
Namun, angka tersebut mengalami penurunan cukup tajam pada kelompok usia 16–18 tahun yang tercatat sebesar 53,34 persen.
“Persoalan pendidikan perlu dikaji lebih fokus karena angka partisipasi pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan antarjenjang,” ujarnya.
Selain APS, Umam juga menyoroti capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data yang dipaparkan, RLS Bangkalan pada 2023 tercatat 5,99 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada pada angka 11,97 tahun.
Menurutnya, kesenjangan antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah tersebut menjadi bagian penting yang perlu dibaca lebih jauh dalam melihat kondisi pendidikan masyarakat.
Data pendidikan Kemendikdasmen per September 2026, lanjutnya, juga menunjukkan terdapat 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah peserta didik yang cukup besar.
Namun, dalam sistem data tersebut masih ditemukan residu data peserta didik, baik berkaitan dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) maupun data kependudukan.
“Dalam catatan Tan Malaka, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Pendidikan salah satu senjata melawan kemiskinan dan kebodohan,” jelasnya.
Tak berhenti pada persoalan pendidikan, forum tersebut juga mengaitkan pendidikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Madura.
Umam menilai angka kemiskinan di Madura perlu dilihat secara lebih komprehensif jika dikaitkan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki kawasan tersebut.
Migas, garam hingga tembakau menjadi bagian dari potensi ekonomi yang selama ini melekat dengan Madura.
“Angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur tercatat berada di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Sumenep. Hanya Pamekasan yang saat ini sudah tidak tercatat sebagai kabupaten miskin,” tukasnya.
Festival Pendidikan UTM tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang berbicara mengenai angka, tetapi juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai bagaimana data pendidikan dan kemiskinan diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Forum mahasiswa, aktivis dan media itu menempatkan data sebagai pintu masuk untuk melihat persoalan pendidikan secara lebih kritis, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengawal masa depan pendidikan di Madura.
