Anggaran Belanja Iklan DPRD Probolinggo Tembus Setengah Miliar, Sekwan Mengaku "Sudah Ada Yang Atur"
PROBOLINGGO – Anggaran pengadaan belanja iklan dan reklame di Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, dana yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut menyentuh angka fantastis, yakni lebih dari setengah miliar rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun 2026, tercatat ada tiga paket pengadaan belanja reklame dengan total pagu mencapai Rp566.000.000 (Lima ratus enam puluh enam juta rupiah).Informasi yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa uang rakyat yang dihimpun dari pajak tersebut saat ini sudah terserap sebesar Rp240 juta.
Namun, aliran dana publikasi ini disinyalir tebang pilih. Hanya media atau pihak tertentu yang diduga mengantongi "restu" dari pejabat top yang bisa mencicipi kue anggaran tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian, memberikan jawaban yang memicu tanda tanya. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa saja pihak yang menerima aliran dana publikasi tersebut. Yulius berdalih bahwa urusan tersebut sudah ada yang mengatur."Kurang tahu ya dibagikan ke siapa saja, sudah ada yang atur," ujar Yulius Christian, Senin (28/9/2026).
Jawaban diplomatis dari sang Sekwan memunculkan spekulasi adanya informasi yang sengaja ditutupi dari publik. Sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana APBD, Yulius justru terkesan melempar bola. Ia berdalih bahwa setiap kebijakan terkait dana ini harus melalui proses perundingan yang panjang."Tiap keputusan yang saya ambil harus dirundingkan dulu karena anggaran publikasi cukup besar," tambah Yulius.
Kendati demikian, Yulius memastikan bahwa anggaran jumbo ini akan habis terserap, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang diklaim memiliki nominal lebih besar.Respons dari pihak Sekretariat DPRD ini memicu respons cepat dari tim investigasi.
Untuk memastikan transparansi uang rakyat, tim akan membuka data tersebut dan melakukan penelusuran lebih dalam guna membongkar ke mana saja aliran dana publikasi setengah miliar rupiah ini mengalir.
PROBOLINGGO – Anggaran pengadaan belanja iklan dan reklame di Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, dana yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut menyentuh angka fantastis, yakni lebih dari setengah miliar rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun 2026, tercatat ada tiga paket pengadaan belanja reklame dengan total pagu mencapai Rp566.000.000 (Lima ratus enam puluh enam juta rupiah).Informasi yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa uang rakyat yang dihimpun dari pajak tersebut saat ini sudah terserap sebesar Rp240 juta.
Namun, aliran dana publikasi ini disinyalir tebang pilih. Hanya media atau pihak tertentu yang diduga mengantongi “restu” dari pejabat top yang bisa mencicipi kue anggaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian, memberikan jawaban yang memicu tanda tanya. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa saja pihak yang menerima aliran dana publikasi tersebut. Yulius berdalih bahwa urusan tersebut sudah ada yang mengatur.”Kurang tahu ya dibagikan ke siapa saja, sudah ada yang atur,” ujar Yulius Christian, Senin (28/9/2026).
Jawaban diplomatis dari sang Sekwan memunculkan spekulasi adanya informasi yang sengaja ditutupi dari publik. Sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana APBD, Yulius justru terkesan melempar bola. Ia berdalih bahwa setiap kebijakan terkait dana ini harus melalui proses perundingan yang panjang.”Tiap keputusan yang saya ambil harus dirundingkan dulu karena anggaran publikasi cukup besar,” tambah Yulius.
Kendati demikian, Yulius memastikan bahwa anggaran jumbo ini akan habis terserap, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang diklaim memiliki nominal lebih besar.Respons dari pihak Sekretariat DPRD ini memicu respons cepat dari tim investigasi.
Untuk memastikan transparansi uang rakyat, tim akan membuka data tersebut dan melakukan penelusuran lebih dalam guna membongkar ke mana saja aliran dana publikasi setengah miliar rupiah ini mengalir.
Penulis : Moch Solihin
