Proyek Rehab Interior DPRD Probolinggo Rp392 Juta Diekspor ke Surabaya, Sekwan Malah Lempar Bola

Sabtu, 3 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROBOLINGGO – Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo memicu sorotan tajam. Paket proyek rehabilitasi ringan gedung wakil rakyat yang seharusnya bisa memberdayakan pengusaha lokal, justru “diekspor” dan dikuasai total oleh rekanan asal Kota Surabaya.

Bukan hanya pengerjaan fisiknya yang diboyong ke luar daerah, paket pengawasan proyek interior ini pun kompak jatuh ke tangan korporasi dari ibu kota provinsi. Fenomena ini dinilai mencederai semangat penguatan ekonomi pelaku usaha konstruksi di Probolinggo.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paket pengerjaan fisik bertajuk Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Sederhana Sekretariat DPRD (Interior) memiliki pagu anggaran Rp392.985.000,00. Proyek ini dimenangkan oleh CV Mitra Jaya Kreatindo, yang beralamat di Jalan Ketintang Permai, Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ironisnya, paket penunjang berupa Jasa Konsultan Pengawasan dengan pagu Rp58.947.750,00 juga bernasib sama. Proyek pengawasan tersebut disabet oleh CV Daenok Consultant, perusahaan yang berdomisili di Jalan Sememi Baru, Kota Surabaya.

Saat dikonfirmasi mengenai kejanggalan ini, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, memilih irit bicara dan enggan memberikan tanggapan resmi.
Sikap menutup diri juga ditunjukkan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian.

Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Yulius justru terkesan melempar bola dan mengaku tidak tahu mendetail terkait proyek di lingkungan kerjanya sendiri.

“Saya tanya temen-temen dulu ya, Pak,” ujar Yulius singkat,Sabtu (3/10/2026).

Jawaban diplomatis sang Sekwan ini pun memantik ironi. Sebab, proses penunjukan langsung hingga penetapan pemenang kontrak seolah-olah berjalan tanpa koordinasi matang yang bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada publik saat dikonfirmasi.

Kebijakan mengabaikan potensi lokal untuk proyek skala rehabilitasi ringan ini dinilai janggal. Pengusaha konstruksi di Probolinggo dipastikan sangat mampu menggarap interior bernilai ratusan juta tersebut.

Publik kini menuntut transparansi dan argumentasi logis dari Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo atas urgensi di balik keputusan memarkirkan anggaran daerah ke luar kota.

Penulis : Moch Solihin

Berita Terkait

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa
Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik
Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor
KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen
Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 
Anggaran Jasa Event Seven Beaches DKUPP Probolinggo Capai Rp 113 Juta, Publik Pertanyakan Dampaknya bagi UMKM
Arabika Argopuro Jadi Primadona di Pantai Bohay, Bupati Haris Wacanakan GWS sebagai Rumah Besar Kopi Probolinggo 
Adu Nyali di Lintasan Mentor, 400 Pembalap Ramaikan BMX Race Bupati Cup Probolinggo

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:28 WIB

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa

Rabu, 18 November 2026 - 21:15 WIB

Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik

Rabu, 18 November 2026 - 18:30 WIB

Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor

Rabu, 18 November 2026 - 15:02 WIB

KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen

Rabu, 18 November 2026 - 11:37 WIB

Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 

Berita Terbaru