PROBOLINGGO – Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo memicu sorotan tajam. Paket proyek rehabilitasi ringan gedung wakil rakyat yang seharusnya bisa memberdayakan pengusaha lokal, justru “diekspor” dan dikuasai total oleh rekanan asal Kota Surabaya.
Bukan hanya pengerjaan fisiknya yang diboyong ke luar daerah, paket pengawasan proyek interior ini pun kompak jatuh ke tangan korporasi dari ibu kota provinsi. Fenomena ini dinilai mencederai semangat penguatan ekonomi pelaku usaha konstruksi di Probolinggo.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paket pengerjaan fisik bertajuk Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Sederhana Sekretariat DPRD (Interior) memiliki pagu anggaran Rp392.985.000,00. Proyek ini dimenangkan oleh CV Mitra Jaya Kreatindo, yang beralamat di Jalan Ketintang Permai, Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, paket penunjang berupa Jasa Konsultan Pengawasan dengan pagu Rp58.947.750,00 juga bernasib sama. Proyek pengawasan tersebut disabet oleh CV Daenok Consultant, perusahaan yang berdomisili di Jalan Sememi Baru, Kota Surabaya.
Saat dikonfirmasi mengenai kejanggalan ini, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, memilih irit bicara dan enggan memberikan tanggapan resmi.
Sikap menutup diri juga ditunjukkan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian.
Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Yulius justru terkesan melempar bola dan mengaku tidak tahu mendetail terkait proyek di lingkungan kerjanya sendiri.
“Saya tanya temen-temen dulu ya, Pak,” ujar Yulius singkat,Sabtu (3/10/2026).
Jawaban diplomatis sang Sekwan ini pun memantik ironi. Sebab, proses penunjukan langsung hingga penetapan pemenang kontrak seolah-olah berjalan tanpa koordinasi matang yang bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada publik saat dikonfirmasi.
Kebijakan mengabaikan potensi lokal untuk proyek skala rehabilitasi ringan ini dinilai janggal. Pengusaha konstruksi di Probolinggo dipastikan sangat mampu menggarap interior bernilai ratusan juta tersebut.
Publik kini menuntut transparansi dan argumentasi logis dari Sekretariat DPRD Kabupaten Probolinggo atas urgensi di balik keputusan memarkirkan anggaran daerah ke luar kota.
Penulis : Moch Solihin
