SURABAYA — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2026 di Jawa Timur dimaknai dengan cara berbeda.
Alih-alih sekadar seremoni, ratusan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan serentak melaporkan kinerja mereka langsung kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan penguatan transparansi.
Sebanyak 329 anggota DPRD PDI Perjuangan se-Jawa Timur, terdiri dari 21 anggota DPRD Provinsi dan 308 anggota DPRD kabupaten/kota, melaporkan kinerja mereka selama tahun 2025 melalui berbagai platform informasi, mulai dari media arus utama hingga media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan bahwa pelaporan kinerja kepada rakyat merupakan tradisi baru yang terus dibangun partainya untuk memperkuat akuntabilitas wakil rakyat.
“Ini adalah ikhtiar agar rakyat tahu apa yang sudah dan sedang diperjuangkan wakilnya di DPRD. Politik harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujar Deni, Minggu (11/1/2026).
Laporan kinerja tersebut dikemas dalam beragam bentuk yang mudah diakses masyarakat, seperti infografis, video pendek di Instagram Reels dan TikTok, hingga publikasi di media online dan cetak. Pendekatan ini dilakukan agar informasi kinerja dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.
Menurut Deni, menjadi anggota DPRD bukan berarti memasuki zona nyaman. Justru setelah terpilih, seorang wakil rakyat dituntut untuk bekerja lebih keras dan siap dievaluasi publik.
“Kalau sudah terpilih lalu diam, itu bukan gaya PDI Perjuangan. Wakil rakyat harus terus bergerak, bekerja, dan berani mempertanggungjawabkan kerjanya kepada rakyat,” tegas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
Ia menambahkan, bagi PDI Perjuangan, pemilu bukanlah tujuan akhir untuk meraih kekuasaan, melainkan sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial.
“Laporan kinerja ini adalah bukti bahwa politik dijalankan untuk keberpihakan, bukan sekadar kursi kekuasaan,” katanya.
Lebih jauh, Deni menilai pelaporan terbuka ini akan memicu semacam kompetisi pelayanan publik di antara para legislator PDI Perjuangan.
“Siapa yang paling rajin turun ke rakyat, siapa yang paling konsisten mengawal aspirasi, siapa yang serius memastikan anggaran berpihak pada wong cilik—semua bisa dinilai langsung oleh rakyat,” jelasnya.
Laporan kinerja tersebut juga menjadi sarana evaluasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga penilai atas kerja para wakilnya.
“Rakyat sekarang semakin kritis dan itu bagus. Wakil rakyat harus siap dievaluasi, bukan hanya dipuji,” imbuh Deni.
Bagi PDI Perjuangan, laporan kinerja ini bukanlah titik akhir, melainkan pengingat bahwa politik sejatinya adalah soal keberpihakan dan kedekatan dengan rakyat.
“Ulang tahun partai menjadi momen refleksi. Sejauh mana kita sudah bekerja dan berpihak. Lewat laporan serentak ini, kami ingin menegaskan bahwa wakil rakyat ditugaskan bukan untuk menjauh dari rakyat, tetapi untuk selalu pulang kepada rakyat,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
