PWOIN Apresiasi Respons Polda Jabar, Dorong Pengungkapan Dugaan Penyelewengan Dana LASQI

Jumat, 16 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bogor – 16 Januari 2026 — Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Pusat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang ditempuh DPC PWOIN Kabupaten Bogor bersama LBH Arjuna terkait pelaporan dugaan penyelewengan dana kegiatan Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) ke Polda Jawa Barat.

Ketua Umum PWOIN, Harun, ST., SH., M.I.Kom, menilai pelaporan tersebut sebagai bagian dari partisipasi publik yang konstruktif dalam mendukung tugas Polri, khususnya dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari dana negara.

“Langkah ini bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi untuk memberikan ruang bagi aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan objektif. PWOIN percaya Polda Jabar memiliki kapasitas dan integritas untuk mengungkap fakta secara terang,” ujar Harun dalam pernyataan resminya, Jumat (16/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan penyelewengan dana tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan LASQI yang berlangsung pada 4–7 Desember 2025. Harun menegaskan, pengawalan kasus ini justru menjadi kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan komitmen transparansi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Menurutnya, keterbukaan masyarakat dan insan pers dalam melaporkan dugaan penyimpangan anggaran merupakan bentuk kepercayaan terhadap institusi kepolisian, bukan tekanan. Oleh karena itu, PWOIN mengapresiasi sikap Polda Jabar yang telah menerima laporan tersebut secara terbuka.

“Kami melihat respons Polda Jabar sebagai sinyal positif bahwa Polri hadir dan responsif terhadap laporan masyarakat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum,” katanya.

PWOIN juga menyatakan kesiapan untuk mendukung proses penyelidikan dengan memberikan data, informasi, maupun keterangan tambahan apabila dibutuhkan oleh penyidik, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menutup pernyataannya, Harun mengajak masyarakat dan seluruh elemen sipil untuk menjadikan mekanisme hukum sebagai jalan utama dalam menyikapi dugaan penyimpangan anggaran.

“Keberanian melapor adalah bagian dari kontrol sosial yang sehat. Ketika masyarakat dan Polri berjalan seiring, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin kuat,” pungkasnya.

Penulis : Rahman

Berita Terkait

Siswi Kelas 10 di Kota Kediri Jadi Korban Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru, Minta Perlindungan ke Yakuza Maneges
8 Tahun Lebih Menanti Kepastian Hukum, Sidang Devi Taurisa Tersendat, Hakim Sentil Kelalaian Pemanggilan Kejaksaan
Lewat Sambung Roso, Kapolresta Sumenep Ajak 12 Kades Jadi Garda Kamtibmas
Kejari Toba dan Perum Jasa Tirta I Perkuat Sinergi, Bahas Pendampingan Hukum OPSDA 2026
LBH Kamselindo Beri Penyuluhan Hukum Gratis kepada Puluhan Warga Binaan Rutan Jakarta Pusat
TBC Bikin Waswas, Dinkes Pemalang Sisir Kontak Erat Warga Terduga
Sengkarut Ijazah Ayah dan Anak: Dua Jejak, Satu Kebenaran yang Dinanti
Matangkan Persiapan TKA 2027, Pemkot Kediri Gelar Bimtek Untuk Operator dan Proktor SD se-Kota Kediri

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 13:51 WIB

Siswi Kelas 10 di Kota Kediri Jadi Korban Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru, Minta Perlindungan ke Yakuza Maneges

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:16 WIB

8 Tahun Lebih Menanti Kepastian Hukum, Sidang Devi Taurisa Tersendat, Hakim Sentil Kelalaian Pemanggilan Kejaksaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:44 WIB

Lewat Sambung Roso, Kapolresta Sumenep Ajak 12 Kades Jadi Garda Kamtibmas

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:10 WIB

Kejari Toba dan Perum Jasa Tirta I Perkuat Sinergi, Bahas Pendampingan Hukum OPSDA 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:26 WIB

LBH Kamselindo Beri Penyuluhan Hukum Gratis kepada Puluhan Warga Binaan Rutan Jakarta Pusat

Berita Terbaru