SUMENEP – Sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih kosong.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menegaskan komitmennya untuk segera mengisi posisi strategis tersebut melalui mekanisme yang sah, transparan, dan berkeadilan.
Jabatan yang belum terisi meliputi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Inspektorat, serta tiga posisi staf ahli bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Fauzi, kekosongan jabatan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut efektivitas roda pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
“Kami memastikan seluruh jabatan kepala OPD dan staf ahli akan diisi. Saat ini kami sudah mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Fauzi, Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan, pengisian jabatan strategis tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau sarat kepentingan. Setiap tahapan harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menunggu rekomendasi resmi dari BKN sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sistem kepegawaian nasional.
“Pengisian jabatan eselon IIB ini harus melalui mekanisme yang benar. Setelah rekomendasi BKN turun, barulah kami lakukan seleksi terbuka,” terangnya.
Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menekankan bahwa seleksi terbuka merupakan manifestasi nyata penerapan sistem merit dalam birokrasi daerah.
Artinya, jabatan tidak ditentukan oleh kedekatan atau kepentingan politik, melainkan oleh kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas individu.
“Seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Penilaiannya berdasarkan kemampuan para pendaftar, agar pejabat yang terpilih benar-benar siap menjalankan amanah,” tandasnya.
Melalui proses ini, Pemkab Sumenep berharap lahir pejabat-pejabat strategis yang berintegritas dan profesional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Pengisian jabatan bukan sekadar mengisi kursi kosong, tetapi menjadi momentum pembenahan birokrasi demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
Penulis : Redaksi
