JAKARTA – Di tengah ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri tahun 2026, suara moral untuk menjaga marwah pendidikan tinggi kembali menggema. Akademisi, pemerhati pendidikan, dan masyarakat luas menyerukan agar seluruh kampus di Indonesia berdiri tegak menjaga integritas seleksi mahasiswa baru dari segala bentuk intervensi kekuasaan, titipan pejabat, hingga praktik transaksional yang mencederai rasa keadilan.
Seruan tersebut disampaikan oleh Adi Suparto dalam tulisannya bertajuk “Menjaga Marwah Akademik di Gerbang Kampus: Tegas Menolak Surat Sakti, Pengaruh, dan Uang”.
Menurutnya, penerimaan mahasiswa baru bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ujian besar bagi integritas dunia pendidikan tinggi Indonesia. Pada momentum inilah kampus diuji, apakah tetap menjadi rumah ilmu pengetahuan yang menjunjung kemampuan dan prestasi, atau justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang merusak keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data tahun 2026 menunjukkan betapa ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri. Jumlah lulusan SMA, SMK, MA, dan pendidikan kesetaraan Paket C mencapai lebih dari empat juta orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,7 juta peserta mengikuti seleksi nasional untuk memperebutkan sekitar 445 ribu kursi yang tersedia di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Artinya, rata-rata hanya satu dari empat pendaftar yang berhasil lolos.
Persaingan menjadi jauh lebih sengit pada program studi favorit. Di Fakultas Kedokteran misalnya, satu kursi bisa diperebutkan hingga lebih dari seratus calon mahasiswa. Sementara jurusan hukum, psikologi, teknik, komunikasi, dan manajemen juga menghadapi tingkat kompetisi yang sangat tinggi.
Kondisi tersebut membuat setiap kursi kuliah menjadi sangat berharga. Karena itu, Adi Suparto menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun kursi yang diperoleh melalui jalur belakang, pengaruh kekuasaan, ataupun transaksi uang.
“Gerbang kampus harus ditutup rapat bagi segala bentuk surat sakti, rekomendasi pejabat, titipan politik, maupun praktik transaksional yang merampas hak peserta lain yang berjuang secara jujur,” tegasnya.
Ia menilai transparansi dan pengawasan harus diperkuat pada seluruh tahapan seleksi. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, pelaksanaan ujian, hingga pengumuman hasil seleksi harus berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, Adi Suparto mengingatkan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, kampus tidak boleh kehilangan kehormatan dan martabatnya akibat praktik-praktik yang mengutamakan kedekatan, jabatan, ataupun kekuatan finansial.
“Kampus harus menjadi tempat yang menghargai kemampuan, kompetensi, dan karakter. Bukan tempat yang tunduk pada kekuasaan atau keuntungan sesaat,” ujarnya.
Menurutnya, hanya melalui seleksi yang bersih dan berintegritas, perguruan tinggi dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas akademik, integritas moral, serta kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia di masa depan.
Di tengah jutaan anak bangsa yang sedang berjuang mengejar cita-cita, pesan itu terdengar semakin kuat dan relevan.
Bahwa kursi kuliah bukan milik mereka yang memiliki kekuasaan, melainkan milik mereka yang berhasil meraihnya melalui kerja keras, kemampuan, dan perjuangan yang jujur.
Sebab pada akhirnya, gerbang kampus harus tetap menjadi gerbang keadilan, bukan gerbang privilese.
