Pamekasan, Detikzone.id- Dikutip dari Detikzone.net, Bocoran dan pengakuan yang disampaikan blak- blakan oleh salah satu anggota kepolisian yang mengamini adanya keberpihakan para oknum Petinggi Polres Pamekasan terhadap istri Polisi bernama Sri Suhartatik (Titik) pelapor kasus pemalsuan SPPT tahun 2016 yang menjerat Nenek Bahriyah sebagai tersangka (71) semakin memperjelas dugaan kriminalisasi berjamaah. Jumat, 10/05/2024.
Adanya hal memalukan tersebut, membuat praktisi hukum, A. Effendi, S.H yang sejak awal mengawal dugaan kriminalisasi terhadap tersebut geram.
“Salah satu anggota Polres Pamekasan saja berani bersuara dan mengakui bahwa para oknum petinggi Polres berpihak ke Pelopor. Itu artinya, Nenek Bahriyah ini diduga dikriminalisasi secara berjamaah,” ujar A. Effendi, S.H. Kamis, 09/05/2024, malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, saya mendesak Kapolri
segera copot oknum Kapolres Pamekasan, oknum Kasatreskrim, oknum Kanit Idik III, oknum Bagian Hukum dan oknum penyidik pembantu,” ungkapnya.
Menurut dia, publik sudah muak dengan adanya dugaan kriminalisasi dan dugaan rekayasa kasus Nenek Bahriyah (71) yang ditersangkakan saat proses perdatanya berjalan sidang di PN sejak Januari.
“Nenek Bahriyah ini tak berdosa, bukan koruptor, bukan penjahat, bukan mafia namun diperlakukan demikian. Sejahat apa Nenek Bahriyah kok setega itu. Kami sudah muak dengan adanya dugaan kriminalisasi,” terang A. Effendi, S.H.
Pendiri LSM Lidik Hukum dan Ham ini menyebut, para oknum petinggi Polres Pamekasan maupun oknum oknum anggota yang tidak menjunjung tinggi integritas Polri Presisi mestinya malu dengan adanya kasus Nenek Bahriyah.
“Viral-Nya kasus dugaan kriminalisasi terhadap Nenek Bahriyah telah mencoreng Marwah Institusi Polri. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membangun kepercayaan publik dengan susah payah, namun hancur seketika saat adanya kasus seperti ini,” terangnya.
“Oknum oknum petinggi Polres Pamekasan itu kenapa terkesan memihak kepada pelapor. Apa karena pelapor seorang Bhayangkari lalu mendukung pelapor untuk mentersangkakan dan mau memenjarakan nenek Bahriyah? Kalau memang demikian, berarti oknum oknum petinggi Polres Pamekasan yang terlibat dalam kasus ini merangkap sebagai mafia hukum dan mafia tanah,” tandas A Effendi S.H.
Namun hingga berita ini terbit, Kasi Humas Polres Pamekasan belum jua membalas upaya konfirmasi Detikzone.
Diwartakan sebelumnya, viralnya sederet masalah dugaan kriminalisasi terhadap pemilik sah tanah yakni Nenek Bahriyah (71), warga kelurahan Gladak Anyar yang telah ditersangkakan Polres Pamekasan atas kasus dugaan Pemalsuan SPPT tahun 2016 milik istri polisi (Titik) datangkan efek bergejolak.
Bahkan Nenek Bahriyah, perempuan tak berdosa yang menjadi korban dugaan kriminalisasi oknum Polres Pamekasan itu seakan menunjukkan keramatnya setelah fakta demi fakta yang sebenarnya terkuak membuka mata publik.
Teranyar, sumber informasi internal Polres Pamekasan yang identitasnya dirahasiakan mengakui, seandainya kasus nenek Bahriyah tidak viral maka pasti akan dimenangkan oleh pelapor.
Sebab, kata sumber informasi, pelopor didukung pihak Polres, sedangkan Nenek Bahriyah tidak.
“Itu katanya pak C (inisial oknum petinggi Polres Pamekasan) kalau tidak viral tetap dimenangkan si Anu karena pihak Polres kan dukung yang itu. Ya itu ponakannya katanya pak C,” ujar sumber informasi.
“Kalau hukum pasti komunikasi dengan pak C (inisial oknum petinggi Polres Pamekasan). Pak C kan gak setuju dengan Nenek Bahriyah itu,” imbuhnya.
Disinggung mengenai para oknum petinggi yang sangat mendukung pelapor (Sri Suhartatik), pihaknya menyebut oknum yang punya pangkat.
“Kan pangkat pangkat semua itu yang mendukung pelapor. Ya sampek ke Polda kayaknya tuh. Pak C yang ngasih tahu soalnya pak C (inisial) yang juga ikut di dalamnya itu,” tandasnya.
Berkenan dengan itu, praktisi hukum A. Effendi, S.H memberikan sentilan kritik terhadap para oknum oknum Polres Pamekasan yang memihak kepada pelapor.
“Sejahat apa Nenek Bahriyah kok sampai Setega itu. Oknum oknum petinggi Polres Pamekasan itu kenapa memihak kepada pelapor, apa karena pelapor seorang bhayangkari yang bersuamikan anggota kepolisian lalu mendukung pelapor untuk mentersangkakan dan mau memenjarakan nenek Bahriyah. Kalau memang demikian berarti oknum oknum petinggi Polres Pamekasan yang terlibat dalam kasus ini merangkap sebagai mafia hukum dan mafia tanah,” tukasnya.
Pendiri LSM Lidik Hukum dan Ham ini pun meminta Kapolri turun tangan dan mencopot seluruh oknum oknum yang diduga terlibat dugaan mafia hukum dan mafia tanah yang telah mencoreng Marwah institusi Polri.
“Saya minta Kapolri tindak tegas para oknum oknum petinggi maupun pihak yang terlibat dalam kasus Nenek Bahriyah ini,” ungkapnya.
“Publik sudah muak dengan ulah oknum oknum Polres Pamekasan yang tidak menjunjung tinggi integritas Polri Presisi yang telah dibangun dengan susah payah oleh Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo,” tandasnya.
Penulis : Redaksi
