SUMENEP — Di tengah sorotan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mencatatkan prestasi yang tidak ringan: meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025, melanjutkan tren positif sejak tahun 2017 hingga 2024 tanpa terputus.
Namun di balik capaian gemilang tersebut, terdapat kerja keras panjang, tekanan administrasi, serta tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi dari waktu ke waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menegaskan bahwa capaian WTP bukan sekadar simbol prestasi, melainkan hasil sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat yang turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami mengharapkan seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dari tahun ke tahun,” ujarnya seusai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (26/05/2026).
Menurutnya, raihan ini harus menjadi pemicu semangat, bukan sekadar seremoni tahunan. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk tidak terlena, melainkan semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, serta kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi dari BPK RI harus dijadikan bahan evaluasi serius, bukan sekadar catatan administratif yang berlalu begitu saja.
“Kami bertekad meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dalam rangka menyukseskan program pembangunan,” tegasnya.
Di balik euforia sembilan kali WTP berturut-turut ini, tantangan ke depan justru dinilai semakin besar. Ekspektasi publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas penyimpangan kini menjadi beban moral yang terus melekat pada setiap capaian.
Dengan raihan ini, Sumenep kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan konsistensi pengelolaan keuangan yang dinilai baik oleh auditor negara. Namun pertanyaan kritis tetap mengiringi: mampukah konsistensi ini terus dipertahankan di tengah dinamika birokrasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
Penulis : Red
