Oleh: Suparto
Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran dan mendorong belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, Kabupaten Sumenep justru dihadapkan pada fenomena yang patut menjadi perhatian bersama: menjamurnya event, festival, seminar, lomba, pelatihan, dan berbagai kegiatan seremonial yang nyaris tak pernah berhenti sepanjang tahun.
Sekilas, kegiatan-kegiatan tersebut tampak positif. Panggung berdiri megah. Publikasi bertebaran. Media sosial dipenuhi dokumentasi. Para pejabat hadir memberikan sambutan. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera merekam setiap momen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun pertanyaan mendasarnya adalah, setelah seluruh kemeriahan itu usai, apa yang benar-benar tersisa untuk rakyat?
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan mendasar masyarakat belum banyak berubah. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Anak yatim masih membutuhkan perhatian. Kaum dhuafa masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Banyak warga yang menunggu program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka secara langsung.
Ironisnya, di saat kondisi tersebut masih terjadi, justru muncul fenomena yang disebut sejumlah sumber internal sebagai “alur proposal berlapis”. Tidak hanya bersumber dari satu jalur anggaran, tetapi juga bergerak paralel ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan menyentuh BUMD, BUMN, hingga kalangan pengusaha.
Bahkan, meski beberapa kegiatan sudah mendapatkan dana stimulan atau dukungan dari dinas terkait, tetap saja proposal-proposal lain kembali “melayang” ke berbagai instansi. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya pola pembiayaan ganda yang rawan tumpang tindih.
Beberapa pejabat dan ASN Pemkab Sumenep yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mulai mengeluhkan pola tersebut. Mereka menyebut beban anggaran menjadi tidak sehat karena munculnya pembiayaan ganda dalam satu kegiatan yang sama. Di sisi lain, tekanan partisipasi dari berbagai pihak juga dinilai semakin luas dan berulang.
Fenomena ini perlahan membentuk budaya yang mengkhawatirkan: semakin banyak event dianggap semakin sukses, semakin banyak panggung dianggap semakin produktif, dan semakin besar perputaran anggaran dianggap sebagai indikator keberhasilan.
Padahal ukuran keberhasilan pembangunan semestinya tidak terletak pada ramainya acara, melainkan pada besarnya manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tidak sedikit kegiatan yang pada akhirnya hanya meninggalkan jejak administratif: baliho yang usang, dokumentasi media sosial, serta laporan pertanggungjawaban yang tersimpan rapi di arsip. Sementara masyarakat yang menjadi alasan utama kegiatan tersebut sering kali tidak merasakan perubahan yang signifikan.
Bayangkan jika sebagian kecil saja energi, waktu, dan dana yang terserap dalam siklus event tersebut dialihkan ke program sosial berkelanjutan.
Misalnya Program Jumat Berkah.
Setiap Jumat, satu desa menjadi sasaran. Sedikitnya 50 anak yatim dan dhuafa menerima santunan dan bantuan kebutuhan pokok. Dalam satu bulan, ratusan warga terbantu. Dalam satu tahun, ribuan masyarakat merasakan dampak langsung.
Program seperti ini mungkin tidak menghadirkan panggung megah. Tidak menghasilkan gemerlap lampu sorot. Tidak viral di media sosial.
Namun justru di situlah letak nilai sebenarnya: manfaat langsung.
Senyum anak yatim tidak membutuhkan sound system mahal. Harapan kaum dhuafa tidak memerlukan dekorasi mewah. Mereka hanya membutuhkan kepedulian yang nyata, bukan seremoni.
Karena itu, sudah saatnya orientasi penggunaan anggaran dan pola partisipasi lintas sektor dievaluasi secara serius. Publik berhak mengetahui sejauh mana efektivitas setiap kegiatan yang melibatkan dana publik maupun kontribusi dari berbagai pihak.
Jangan sampai budaya proposal berkembang menjadi industri kegiatan yang sibuk menghabiskan anggaran, tetapi miskin dampak. Jangan sampai event demi event hanya menjadi rutinitas tahunan yang lebih banyak menghadirkan kemeriahan daripada solusi.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni. Rakyat membutuhkan kehadiran nyata.
Sebab sejarah tidak akan mencatat berapa banyak panggung yang pernah didirikan, tetapi masyarakat akan selalu mengingat siapa yang benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan bantuan.
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah menyiapkan 110 agenda unggulan tahun 2026 dengan konsep yang disebut lebih variatif, ramah wisatawan, dan melibatkan komunitas lokal.
Namun publik tentu berhak bertanya: apakah seluruh agenda tersebut akan benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat, atau justru kembali mengulang pola lama—ramai di panggung, tetapi senyap di dampak?
