SAMPANG, Kamis (25/6/2026) – Besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk berbagai program strategis nasional kembali menjadi sorotan. Kali ini, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang turun ke jalan menyuarakan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta moratorium sementara pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Sampang itu berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan yang dinilai penting demi memastikan program pemerintah benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi PMII, program yang menyerap anggaran besar tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan target administratif semata. Di balik besarnya dana yang digunakan, harus ada pengawasan ketat, transparansi, serta evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaannya tidak menyisakan persoalan di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, salah satu orator aksi, Rofi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara menyeluruh mulai dari tata kelola, mekanisme pengadaan, distribusi, keamanan pangan, pemanfaatan bahan baku lokal hingga dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
Menurut PMII, berbagai dinamika yang muncul selama pelaksanaan program menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar tujuan utama program dapat tercapai secara optimal.
Mereka menilai besarnya anggaran negara harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
“Program ini harus tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran besar justru tidak diimbangi dengan kualitas pelaksanaan yang baik,” ujar Rofi.
Selain menyoroti MBG, PMII juga mengkritisi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini mulai dibentuk di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sampang.
Menurut mereka, hingga kini masih terdapat sejumlah pertanyaan terkait regulasi, tata kelola, mekanisme operasional, sumber pendanaan hingga kesiapan kelembagaan koperasi tersebut.
Atas dasar itu, PMII mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan moratorium sementara pembentukan KDKMP sampai seluruh perangkat regulasi dan tata kelola benar-benar siap.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi moratorium sementara KDKMP sampai ada kepastian regulasi, kesiapan kelembagaan, dan hasil evaluasi yang komprehensif,” katanya.
PMII juga mengingatkan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga ekonomi desa yang selama ini telah berjalan seperti BUMDes maupun kelompok usaha masyarakat lainnya.
Menurut mereka, pemerintah harus memastikan kehadiran KDKMP tidak justru menimbulkan kebingungan baru di tingkat desa akibat belum jelasnya pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap program pemerintah, PMII turut mendesak DPRD Sampang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai pelaksana program MBG, OPD terkait, instansi vertikal hingga unsur masyarakat.
Mereka menilai forum tersebut penting untuk membedah berbagai persoalan yang muncul sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sampang Mohammad Iqbal Fatoni menyatakan pihaknya menerima seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Politikus PPP yang akrab disapa Bung Fafan itu menegaskan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan mengundang pihak-pihak terkait guna membahas pelaksanaan Program MBG maupun KDKMP.
“Pada prinsipnya kami menerima aspirasi PMII. Kami juga memandang pelaksanaan Program MBG dan KDKMP perlu dievaluasi agar benar-benar berjalan maksimal sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Aksi PMII tersebut menjadi pengingat bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar memerlukan pengawasan bersama. Sebab keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya dana yang digelontorkan, tetapi juga dari sejauh mana
Penulis : Agus Junaidi
