Kampanye, Tokoh, dan Seruan Menjaga Warisan Para Pendiri agar Tetap Tegak Berdiri Sendiri
Sumber berita dan fakta: berbagai liputan media arus utama, 30 Agustus 2026
Oleh: Dr. Adi Suparto dan Tim Penyelaras
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JOMBANG — Suasana yang terasa dari awal hingga sekarang
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri ribuan peserta dari berbagai penjuru negeri. Momentum tersebut diiringi harapan agar NU tetap menjadi kekuatan penyeimbang, pelindung kerukunan, sekaligus penjaga jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden juga menyampaikan penghormatan dan dukungan terhadap NU, seraya mengingatkan bahwa peran besar organisasi tersebut harus tetap berpijak pada kemandirian, keteguhan batin, dan orientasi pada kemaslahatan umat.
Namun, di balik pembukaan yang khidmat dan harapan besar tersebut, dinamika menjelang muktamar juga memunculkan sejumlah pertanyaan.
Sejak jauh hari sebelum persidangan dimulai, terutama ketika proses pencalonan mulai terbuka, tarik-ulur kepentingan terasa semakin nyata. Kunjungan ke sejumlah pesantren, pertemuan dengan berbagai tokoh, kehadiran figur-figur negara, hingga dukungan yang beriringan dengan kedekatan terhadap kekuasaan menjadi bagian dari dinamika yang sulit diabaikan.
Siapa yang datang, siapa yang memberikan dukungan, dan dari mana sumber pembiayaan berbagai aktivitas tersebut menjadi pertanyaan publik yang patut dijawab secara terbuka dan proporsional.
Dua garis pertikaian yang bermuara pada persoalan yang sama
Larangan rangkap jabatan dan perdebatan mengenai masa jeda satu tahun bukan sekadar persoalan pasal, aturan, atau perhitungan waktu.
Keduanya merupakan bagian dari persoalan yang lebih mendasar: siapa yang layak memimpin NU dan atas dukungan siapa kepemimpinan itu berdiri?
Satu pihak berpandangan bahwa pengalaman, jaringan, serta kedekatan dengan pemerintahan dapat menjadi modal penting untuk memperjuangkan kepentingan umat. Dengan akses yang lebih luas, suara NU dinilai akan lebih mudah didengar dan diperjuangkan dalam berbagai kebijakan publik.
Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kedekatan dengan kekuasaan dapat berubah menjadi ketergantungan.
Sebab, ketika “lebih mudah didengar” kemudian berubah menjadi “harus mengikuti ke mana pun diajak”, suara ulama dikhawatirkan tidak lagi sepenuhnya menjadi suara umat.
NU harus tetap memiliki ruang untuk mengatakan benar ketika pemerintah benar dan mengingatkan ketika kebijakan penguasa dianggap keliru.
Di atas semua itu, terdapat persoalan yang jauh lebih sensitif: dugaan politik uang dan pembiayaan kepentingan dalam proses pencalonan.
Pertanyaan sederhananya adalah: siapa yang membiayai perjalanan, pertemuan, penginapan, maupun berbagai aktivitas yang melibatkan peserta dari berbagai daerah?
Siapa pula yang membangun dukungan di berbagai tingkatan organisasi jauh sebelum muktamar dimulai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa proses demokrasi organisasi tetap berjalan secara sehat, transparan, dan bermartabat.
Sebab, jika seseorang terpilih karena dukungan yang dibangun melalui kekuatan finansial, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: kepada siapa kelak ia merasa memiliki tanggung jawab terbesar?
Kepada umat yang dipimpinnya atau kepada pihak yang telah membiayai perjalanan politiknya?
Menjaga marwah dan kemandirian warisan para pendiri
Marwah NU—kemuliaan, harga diri, dan kemandirian yang dibangun para pendirinya—bukanlah warisan yang akan bertahan dengan sendirinya.
Marwah itu harus terus dijaga melalui sikap, keputusan, dan keberanian untuk berdiri di atas kepentingan umat.
Para pendiri NU membangun organisasi ini dalam semangat pengabdian. Mereka tidak mendirikannya untuk menjadi kepanjangan tangan kekuasaan, apalagi menjadikan organisasi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kini, warisan tersebut kembali diuji.
Bukan semata-mata oleh tekanan dari luar, tetapi juga oleh berbagai hal yang sekilas terlihat sebagai bantuan, dukungan, kedekatan, dan kemudahan.
Kita perlu berani mengingatkan bahwa marwah sebuah organisasi dapat terkikis bukan hanya karena serangan terbuka, tetapi juga ketika bantuan dan kedekatan dengan kekuasaan perlahan berubah menjadi ketergantungan.
Karena itu, persoalan muktamar tidak seharusnya berhenti pada siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat setelah seluruh proses pemilihan selesai.
Apa pun hasilnya, NU harus tetap menjadi milik umat, milik para kiai dan ulama, milik santri, serta milik masyarakat yang selama ini merawatnya dengan keringat, doa, dan ketulusan.
Jangan sampai NU perlahan dipersepsikan sebagai milik mereka yang memiliki akses, dana besar, atau kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan.
Pesan yang ingin disampaikan bersama
Para pendiri NU mendirikan organisasi ini bukan agar generasi setelahnya berlomba mencari jabatan.
Bukan pula untuk menjadikan NU sebagai perantara kepentingan ekonomi dan kekuasaan.
Terlebih, bukan untuk menjadikan suara organisasi sebagai sesuatu yang dapat dibeli dengan uang atau ditukar dengan kedekatan.
NU didirikan sebagai rumah besar tempat kebenaran tetap memiliki ruang untuk disampaikan—meskipun terkadang tidak disukai penguasa dan tidak selalu menguntungkan mereka yang sedang memegang kekuasaan.
Karena itu, marwah NU harus dijaga bersama.
Jangan biarkan kemuliaan yang dibangun melalui ketulusan dan perjuangan para pendiri perlahan kehilangan maknanya hanya karena uang, jabatan, atau kepentingan sesaat.
NU bukan milik kekuasaan. NU bukan milik mereka yang memiliki dana besar. NU adalah amanah umat.
Selama NU mampu berdiri dengan kemandirian, keberanian, dan keteguhan moral, selama itu pula warisan para pendirinya akan tetap tegak berdiri.
Muktamar seharusnya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali prinsip tersebut: bahwa kepemimpinan NU bukan sekadar persoalan siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi tentang bagaimana amanah itu dijalankan setelah suara diberikan.
Sebab, pada akhirnya, yang akan diuji bukan hanya siapa yang terpilih, melainkan seberapa kuat ia menjaga NU agar tetap berdiri di atas kaki sendiri.
