PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi memulai proses perpanjangan perjanjian kerja bagi 2.725 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Momentum krusial ini dimanfaatkan sebagai alarm keras bagi seluruh aparatur untuk mendongkrak kedisiplinan dan performa kerja di lingkungan birokrasi.
Pesan menohok tersebut ditegaskan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo, Hari Kriswanto, saat memimpin apel pagi bersama di halaman Kantor Bupati Probolinggo, Senin (28/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proses penandatanganan kontrak ini dijadwalkan berlangsung maraton selama lima hari kerja, mulai 28 September hingga 2 Oktober 2026. Mengingat gemuknya jumlah personel, BKPSDM membagi lini masa pelaksanaan demi menjaga kelancaran proses.
Tiga Hari Pertama (28–30 September) Difokuskan bagi PPPK Paruh Waktu di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.dan Dua Hari Terakhir (1–2 Oktober): Dijadwalkan bagi personel yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tingkat kecamatan.
“Jumlahnya sangat besar, mencapai 2.725 orang. Karena itu, penandatanganan dipusatkan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati. Saya minta seluruh teman-teman PPPK Paruh Waktu hadir tepat waktu sesuai jadwal,” ujar Hari.
Lebih dari sekadar urusan administrasi, Hari mengingatkan bahwa perpanjangan kontrak adalah momentum evaluasi. Ia menyoroti dua aspek vital yang kerap menjadi rapor merah aparatur: presensi kehadiran dan akuntabilitas laporan kinerja.Menurutnya, performa seorang aparatur tidak hanya dilihat dari fisiknya yang menggugurkan kewajiban hadir, melainkan juga dari output kerja yang dilaporkan secara berkala.
“Mumpung prosesnya sedang berjalan, ayo kuatkan lagi disiplinnya. Baik itu presensi digital maupun penyusunan laporan kinerja. Kedua hal ini adalah jangkar utama tugas kita sebagai pelayan publik. Jangan main-main,” tegas Hari di hadapan peserta apel.
Ia juga mengajak seluruh aparatur, baik PPPK maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk membangun sinergi kultur kerja yang sehat agar penilaian kinerja di lingkup Pemkab Probolinggo meraih predikat memuaskan.
Di balik ketegasan soal kedisiplinan, Hari membawa angin segar yang menjadi pelecut semangat bagi para pegawai paruh waktu. Ia membeberkan adanya komitmen politik antara pemerintah pusat melalui Kementerian terkait dan DPR RI untuk memproyeksikan PPPK Paruh Waktu naik kelas menjadi PPPK Penuh Waktu.Bahkan, skema regulasi ke depan membuka peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan peta jalan sementara, eksekusi kebijakan ini diprediksi bergulir pada awal tahun 2027.
“Ini adalah peluang emas. Informasi terupdate yang kami terima, realisasinya di awal 2027. Namun, daerah sifatnya masih menunggu regulasi hitam di atas putih berupa Peraturan Pemerintah atau Permenpan-RB resmi,” urainya.
Menutup arahannya, Hari meminta seluruh PPPK Paruh Waktu menjadikan masa transisi ini sebagai pembuktian kualitas diri. “Tunjukkan kualitas kinerja terbaik. Jaga integritas, patuhi ketentuan, dan jemput peluang masa depan itu dengan modal kedisiplinan yang tinggi sejak hari ini,” pungkasnya.
Penulis : Mo h Solihin
