DPRD Sumenep dan Mojokerto Bertukar Gagasan, Transparansi Anggaran Jadi Perhatian

Jumat, 2 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket Foto: Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin saat menerima kunjungan DPRD Kota Mojokerto di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026). Pertemuan membahas transparansi anggaran, pengawasan pembangunan, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Ket Foto: Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin saat menerima kunjungan DPRD Kota Mojokerto di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026). Pertemuan membahas transparansi anggaran, pengawasan pembangunan, dan penguatan partisipasi masyarakat.

SUMENEP – Di balik setiap kebijakan pembangunan, ada amanah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Transparansi anggaran dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar setiap program pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka saat Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menerima kunjungan rombongan DPRD Kota Mojokerto di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026). Pertemuan itu menjadi momentum untuk bertukar pengalaman sekaligus memperkuat komitmen dalam mengawal anggaran dan pembangunan daerah.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Zainal, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan, termasuk bagaimana anggaran dikelola dan sejauh mana program pemerintah direalisasikan. Karena itu, ruang partisipasi publik harus terus diperkuat agar masyarakat dapat terlibat dalam mengawasi jalannya pembangunan.

“Keterbukaan informasi dan ruang partisipasi publik kami nilai memiliki posisi strategis agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus ikut mengawasi arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Zainal.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga legislatif juga berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Zainal menyampaikan, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif pun dinilai penting untuk memperluas wawasan serta menemukan pendekatan yang sesuai dalam mengawal kebijakan pembangunan.

“Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam mengawal kebijakan pembangunan. Dengan pertemuan antarlembaga legislatif daerah seperti ini bisa menambah pengetahuan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Zainal menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada pembahasan dokumen maupun evaluasi administratif. Pengawasan harus mampu memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan serta menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia berharap, komunikasi dan pertukaran pengalaman dengan DPRD Kota Mojokerto dapat memperkuat kapasitas kedua lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman antarlembaga, kami harap semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sekaligus memastikan pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Bagi DPRD Sumenep, transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal amanah pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Berita Terkait

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa
Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik
Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor
KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen
Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 
Anggaran Jasa Event Seven Beaches DKUPP Probolinggo Capai Rp 113 Juta, Publik Pertanyakan Dampaknya bagi UMKM
Arabika Argopuro Jadi Primadona di Pantai Bohay, Bupati Haris Wacanakan GWS sebagai Rumah Besar Kopi Probolinggo 
Adu Nyali di Lintasan Mentor, 400 Pembalap Ramaikan BMX Race Bupati Cup Probolinggo

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:28 WIB

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa

Rabu, 18 November 2026 - 21:15 WIB

Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik

Rabu, 18 November 2026 - 18:30 WIB

Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor

Rabu, 18 November 2026 - 15:02 WIB

KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen

Rabu, 18 November 2026 - 11:37 WIB

Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 

Berita Terbaru