KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KEBUMEN – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KAMAKI) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen segera memberikan kejelasan sekaligus menuntaskan penanganan laporan terkait dugaan korupsi dalam program Boarding School di SMP Negeri 1 Kebumen.

Koordinator KAMAKI, Yanto, berharap laporan yang telah disampaikan kepada Kejari Kebumen tidak berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, dugaan persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik perlu ditangani secara serius, transparan, dan menyeluruh.

“Kami meminta Kejaksaan segera mengungkap dugaan korupsi dalam program Boarding School ini. Jangan sampai persoalan yang sudah dilaporkan justru berlarut-larut tanpa kejelasan. Masyarakat tentu berharap ada kepastian dalam penegakan hukum,” ujar Yanto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yanto juga berharap penelusuran tidak hanya berfokus pada pihak pelaksana program. Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pengambilan kebijakan, proses pengadaan, hingga penggunaan anggaran diminta turut diperiksa.

Pihak-pihak tersebut, menurutnya, termasuk penyedia barang dan jasa, tim pengadaan barang dan jasa (PBJ), pemangku kebijakan, serta pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program.

“Jangan hanya berhenti pada pihak pelaksana. Kami berharap penyedia, tim pengadaan barang dan jasa, pemangku kebijakan, dan seluruh pihak yang terkait juga ditelusuri. Apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi, semuanya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Diketahui, KAMAKI telah menyampaikan laporan terkait dugaan persoalan program Boarding School tersebut kepada Kejari Kebumen pada 27 Juli 2026.

Dalam laporan itu, sejumlah hal menjadi perhatian, di antaranya landasan hukum pelaksanaan program, perencanaan dan penggunaan anggaran APBD, proses pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan adanya pungutan terhadap siswa.

Sebelumnya, pada 21 September 2026, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kebumen, Andi, menyampaikan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penelaahan dan pengkajian terhadap bukti awal.

Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, pihak Kejari Kebumen disebut telah melakukan klarifikasi kepada pelapor.

Berita Terkait

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa
Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik
Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor
Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 
Anggaran Jasa Event Seven Beaches DKUPP Probolinggo Capai Rp 113 Juta, Publik Pertanyakan Dampaknya bagi UMKM
Arabika Argopuro Jadi Primadona di Pantai Bohay, Bupati Haris Wacanakan GWS sebagai Rumah Besar Kopi Probolinggo 
Adu Nyali di Lintasan Mentor, 400 Pembalap Ramaikan BMX Race Bupati Cup Probolinggo
ROCK DAY FEST #2 Jadi Ruang Ekspresi Musisi Lintas Generasi, Gus Qowim Harap Lahir Musisi Hebat dari Kota Kediri

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:28 WIB

Tak Cukup Kecamatan, Diskominfo Sumenep Dorong Tanda Tangan Elektronik Merambah Desa

Rabu, 18 November 2026 - 21:15 WIB

Bupati Sumenep Unjuk Inovasi di Rakornas KI, SIPINTAR PPID Permudah Akses Informasi Publik

Rabu, 18 November 2026 - 18:30 WIB

Geser Paradigma Menuju Pencegahan, Pemkab Probolinggo Pacu Transformasi Kesehatan Lintas Sektor

Rabu, 18 November 2026 - 15:02 WIB

KAMAKI Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Program Boarding School SMPN 1 Kebumen

Rabu, 18 November 2026 - 11:37 WIB

Dua Tahun Beruntun, Bagian Umum Setda Probolinggo Raih Penghargaan Transaksi KKPD Teraktif 

Berita Terbaru