KEBUMEN – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KAMAKI) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen segera memberikan kejelasan sekaligus menuntaskan penanganan laporan terkait dugaan korupsi dalam program Boarding School di SMP Negeri 1 Kebumen.
Koordinator KAMAKI, Yanto, berharap laporan yang telah disampaikan kepada Kejari Kebumen tidak berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, dugaan persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik perlu ditangani secara serius, transparan, dan menyeluruh.
“Kami meminta Kejaksaan segera mengungkap dugaan korupsi dalam program Boarding School ini. Jangan sampai persoalan yang sudah dilaporkan justru berlarut-larut tanpa kejelasan. Masyarakat tentu berharap ada kepastian dalam penegakan hukum,” ujar Yanto.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Yanto juga berharap penelusuran tidak hanya berfokus pada pihak pelaksana program. Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan, pengambilan kebijakan, proses pengadaan, hingga penggunaan anggaran diminta turut diperiksa.
Pihak-pihak tersebut, menurutnya, termasuk penyedia barang dan jasa, tim pengadaan barang dan jasa (PBJ), pemangku kebijakan, serta pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program.
“Jangan hanya berhenti pada pihak pelaksana. Kami berharap penyedia, tim pengadaan barang dan jasa, pemangku kebijakan, dan seluruh pihak yang terkait juga ditelusuri. Apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi, semuanya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Diketahui, KAMAKI telah menyampaikan laporan terkait dugaan persoalan program Boarding School tersebut kepada Kejari Kebumen pada 27 Juli 2026.
Dalam laporan itu, sejumlah hal menjadi perhatian, di antaranya landasan hukum pelaksanaan program, perencanaan dan penggunaan anggaran APBD, proses pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan adanya pungutan terhadap siswa.
Sebelumnya, pada 21 September 2026, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kebumen, Andi, menyampaikan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penelaahan dan pengkajian terhadap bukti awal.
Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, pihak Kejari Kebumen disebut telah melakukan klarifikasi kepada pelapor.







