Rai Opini WTP ke-7 Beruntun, Bukti Pemkab Sumenep Jalankan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Kamis, 2 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, Detikzone.id- Bukti jalankan roda Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, Pemkab Sumenep kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI)

Penghargaan tersebut merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2017, 2018, 2019, 2020 dan LKPD 2021 dan 2022.

Penghargaan Opini WTP LKPD 2023 diserahkan langsung  oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (02/05/2024).

Usai menerima penghargaan, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memuji kerja keras seluruh pihak.

“Opini WTP LKPD ini, hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di jajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Seluruh elemen, diharapkan terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun.

“Capaian WTP ini harus menjadi penyemangat bagi pemerintah agar terus bekerja dengan profesional,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Bupati juga meminta
seluruh pimpinan perangkat daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), semakin termotivasi untuk giat bekerja penuh tanggung jawab.

“Yang jelas, seluruh Pimpinan Perangkat daerah harus satu frekuensi untuk membangun Kabupaten Sumenep karena
penghargaan ini tidak sekedar sebuah prestasi semata, namun sejatinya adalah kewajiban bagi seluruh aparatur pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan sistem keuangannya yang terbaik,” tukasnya.

Bupati menyatakan, saran dan rekomendasi BPK RI hendaknya menjadi komitmen pimpinan OPD dan ASN untuk  meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dalam rangka menyukseskan program pembangunan,” tandas Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Berita Terkait

Dana Desa Dipangkas Brutal, Pembangunan Desa di Situbondo Terancam Lumpuh
Harapan Baru Birokrasi Sumenep: Seleksi Terbuka Sekda 2026 Siap Menguji Para Kandidat
DD Sumenep Anjlok Gila-gilaan, Rencana Besar Desa Hancur Mendadak
Pemerintah Desa se Kabupaten Blitar Desak Pengembalian ADD 2026
Tak Beres! Alun-Alun Probolinggo Rp4 Miliar Jadi Kolam Raksasa, Warga Tersiksa Setiap Hujan
Dugaan Pesta Miras 2 Oknum DPRD Bangkalan: Ujian Ketegasan Gerindra dan Presiden Prabowo
Skandal Kuota Haji: NBI Desak KPK Buka Dugaan Aliran Dana Korupsi
PKDI Situbondo Dikukuhkan, Kepala Desa Satukan Langkah Bangun Desa

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 03:26 WIB

Dana Desa Dipangkas Brutal, Pembangunan Desa di Situbondo Terancam Lumpuh

Selasa, 13 Januari 2026 - 02:21 WIB

DD Sumenep Anjlok Gila-gilaan, Rencana Besar Desa Hancur Mendadak

Senin, 12 Januari 2026 - 16:02 WIB

Pemerintah Desa se Kabupaten Blitar Desak Pengembalian ADD 2026

Minggu, 11 Januari 2026 - 22:41 WIB

Tak Beres! Alun-Alun Probolinggo Rp4 Miliar Jadi Kolam Raksasa, Warga Tersiksa Setiap Hujan

Minggu, 11 Januari 2026 - 12:10 WIB

Dugaan Pesta Miras 2 Oknum DPRD Bangkalan: Ujian Ketegasan Gerindra dan Presiden Prabowo

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Bagio Utomo: Gizi Berkualitas, Fondasi Masa Depan

Rabu, 14 Jan 2026 - 13:38 WIB

NASIONAL

Subuh Membara di Asembagus Situbondo, Dua Rumah Rusak Berat

Rabu, 14 Jan 2026 - 09:18 WIB